TERNATE – Penyelesaian masalah kesehatan di Ternate, terutama terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sangat diharapkan oleh masyarakat. Mengingat berbagai kendala administratif dan keuangan yang terjadi, langkah-langkah efektif diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dalam pembayaran tunggakan.
Pemerintah Kota Ternate diharapkan dapat mengambil inisiatif yang lebih proaktif dalam mengelola dan menuntaskan tunggakan yang ada, sehingga tidak hanya mempengaruhi pendanaan program BPJS Kesehatan tetapi juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menemukan banyak peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penolakan saat mereka mencoba untuk mengajukan klaim. Penolakan ini menjadi tanda tanya besar mengenai efektivitas dan akurasi sistem administrasi yang ada. Data yang tidak sinkron atau tidak terupdate bisa menjadi salah satu penyebab utama dari persoalan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful Rabu, (11/6/2025) dibtemui di Kantor DPRD mengatakan pihaknya akan meminta data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait baik Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun Dinas Dukcapil
Syaiful menyebutkan, tunggakan pembayaran kepada BPJS Kesehatan mencapai angka Rp 17,5 miliar. Dari jumlah tersebut, baru Rp 3 miliar rencananya diselesaikan dengan menunggu pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi.
Syafiul mengingatkan ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran serta kurangnya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi berpotensi menghambat taraf kesehatan penduduk Ternate.
“Dengan meningkatnya tunggakan, organisasi kesehatan dapat menghadapi kesulitan dalam menjalankan program perawatan dan pengobatan yang sudah ada, yang bisa berujung pada penurunan kualitas layanan,”.(Red)
