LENTERA MALUT – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku Utara (Malut) menyampaikan pernyataan sikap mengenai wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di kota Sofifi. Pernyataan ini muncul sebagai komitmen kepada nilai-nilai keadilan sosial dan aspirasi masyarakat.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly dalam rilis yang diterima media ini Ahad, (20/7/2025) menyampaikan pihaknya hanya akan mendukung pemekaran yang substansial.
Dimana dengan tujuan bertumpu pada pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan akselerasi kesejahteraan masyarakat di wilayah Sofifi dan sekitarnya, pemekaran ini diharapkan dapat menjadi pendorong kemajuan.
Fadly juga menegaskan pihaknya akan menolak pemekaran yang sifatnya elitis atau elitistik. “Setiap keputusan harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan dampak sosial-politik yang mungkin muncul. Transparansi dalam proses pembentukan DOB menjadi bagian penting dari komitmen kami,”bebernya
Selain itu ada beberapa catatan sikap PWPM Malut yang dipaparkan antara lain ;
Proses pembentukan DOB Kota Sofifi harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif, melibatkan masyarakat sipil, tokoh adat, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat. Aspirasi masyarakat lokal harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan proses pemekaran.
Menekankan Kesiapan Infrastruktur dan Tata Ruang. Kota Sofifi yang saat ini berstatus sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara perlu memastikan kesiapan infrastruktur dasar, sistem pemerintahan yang fungsional, serta tata ruang yang terencana, sebelum dibentuk sebagai DOB yang otonom.
Mendorong Kajian Akademik dan Penilaian Objektif. Kami menyerukan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk melibatkan lembaga independen dan perguruan tinggi dalam melakukan kajian akademik yang komprehensif, objektif, dan berbasis data terhadap kelayakan pembentukan DOB Kota Sofifi.
Menyerukan Penegakan Prinsip Keadilan Regional. Dalam semangat otonomi daerah, pemekaran harus menjadi sarana memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah di Maluku Utara, bukan justru memperlebar disparitas atau menimbulkan konflik kepentingan antar daerah.
Meminta pemerintah pusat Menetapkan Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah Istimewa
Tidore secara historis mempunyai peran penting dalam mengokohkan NKRI, sehingga Tidore tidak boleh disampingkan dan dikucilkan dalam Pembangunan di Indonesia.
Serta, Mendesak pemerintah pusat agar membangun Jembatan yang menghubungkan Tidore- Sofifi sebagai solusi membangun konektifitas, dan mobilitas ekonomi. (Red)
