LENTERA MALUT – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) memberikan tanggapan terkait kritik Anggota DPRD Malut, Mislan Syarif, yang menyebut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 tidak mencakup pembahasan Kabupaten Pulau Taliabu.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S. Adam, saat dikonfirmasi oleh awak media usai menutup agenda Konsultasi Publik Ke-II Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Selasa (29/7/2025), di Jati Hotel, Kota Ternate.
Sarmin menjelaskan bahwa pemetaan kebijakan Ranperda RPJMD untuk pembahasan 10 kabupaten/kota akan disampaikan secara lebih rinci pada saat pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi.
“Detailnya akan kami sampaikan saat pembahasan dengan Bapemperda, terutama terkait masukan-masukan yang diterima pada fase sebelumnya,” ujar Sarmin.
Selain itu, kata Sarmin, masukan dari berbagai pemangku kepentingan saat Musrenbang, hasil fasilitasi dengan Litbangda Kemendagri, serta dinamika yang berkembang selama pembahasan dengan Bapemperda juga akan menjadi bahan diskusi dalam pertemuan tersebut.
“Hal itu (mengenai pembangunan di Taliabu yang belum tercantum dalam dokumen RPJMD), akan kami konfirmasikan kembali kepada Bapemperda sebagai wakil dari 45 anggota DPRD,” tambahnya.
Sarmin juga menyebut kemungkinan surat resmi akan disampaikan kepada Sekretariat DPRD (Setwan) untuk menindaklanjuti hal ini.
Lebih lanjut, Sarmin menegaskan bahwa RPJMD tidak serta-merta memuat detail pembangunan secara komprehensif karena penegasan pembangunan daerah akan dijabarkan lebih lanjut melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pada saat penyusunan dokumen RPJMD, setiap OPD juga menyusun Renstra yang memuat indikator kinerja serta dukungan terhadap indikator kinerja utama Gubernur dan Wakil Gubernur. Di sinilah arahan RPJMD dibahas secara lebih detail,” pungkas Sarmin.
Seperti diketahui, sebelumnya Politisi Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif sempat melontarkan kritik tersebut di Sidang Paripurna penyampaian RPJMD yang dihadiri langsung Gubernur, Sherly Tjoanda. (Red)
