LENTERA MALUT – Dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara, fraksi Partai Golkar memberikan pandangan umum terkait dokumen RPJMD 2025-2029 Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Fokus utama dari penyampaian ini adalah mengenai gambaran keuangan daerah yang berkisar pada tiga pilar: sumber pendapatan daerah, alokasi belanja, dan pembiayaan.
Johan Josias Manery, juru bicara fraksi Golkar, dalam paparannya menilai proyeksi pendapatan yang dicantumkan dalam dokumen RPJMD adalah angka yang pesimis dan tidak realistis.
Mengacu pada realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang telah mencapai Rp 3,9 triliun, Johan berpendapat bahwa dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada, pemerintah provinsi seharusnya lebih optimis dalam memproyeksikan pendapatan lima tahun ke depan.
“Beberapa asumsi dasar yang penting untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi daerah harus diperhitungkan, di mana proyeksi PAD seharusnya berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang relevan,”sebut Johan.
Kedua, asumsi inflasi dan harga komoditas yang akan memengaruhi pendapatan dari retribusi perlu diperhatikan secara serius. Selain itu, efektivitas pemungutan dengan berbagai inovasi dan kebijakan fiskal nasional juga dapat memengaruhi realisasi pendapatan daerah.
Johan menegaskan bahwa pemprov harus mendasarkan proyeksi mereka pada data yang akurat agar pendapatan yang dihasilkan lebih rasional dan terukur.
“Dengan adanya analisis mendalam, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih baik di masa depan,”tutupnya.
