LENTERA MALUT – Fraksi Partai Nasdem di DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) menyoroti sejumlah permasalahan signifikan yang dihadapi pemerintah provinsi, khususnya dalam penyampaian pandangan umum terhadap dokumen RPJMD 2025-2029.
Hal ini dibahas pada sidang paripurna di Sofifi pada Senin, (4/8/2025). Juru bicara (jubir) fraksi Nasdem, Pardin Isa, menyampaikan bahwa masih terdapat ketimpangan jelas dalam capaian pembangunan di berbagai kabupaten dan kota.
Pardin menekankan bahwa ekonomi dan kontribusi PDRB didominasi oleh beberapa kabupaten, sementara kabupaten lainnya masih tertinggal dengan Kabupaten Pulau Taliabu berada di urutan terbawah dari sepuluh daerah lain di Malut.
“Selain itu, infrastruktur juga masih terfokus di Ternate, Tidore, dan sebagian besar Pulau Halmahera, sedangkan daerah seperti Pulau Taliabu dan Pulau Morotai masih sangat kurang perhatian,”ungkapnya.
Lebih lanjut, fraksi Nasdem menggarisbawahi masalah sosial, dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang sangat bervariasi. Dimana, kabupaten seperti Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu menunjukkan nilai yang sangat rendah.
Pardin juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai ketergantungan pemerintah pada sektor pertambangan dan industri ekstraksi.
“Meski pertumbuhan ekonomi Malut cukup tinggi, ketergantungan ini dapat menimbulkan dampak negatif pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan,”cakapnya.
Secara keseluruhan, walaupun terdapat kemajuan dalam aspek pendidikan dan kesehatan, Pardian menguraikan, beberapa isu mendasar tetap menjadi tantangan, seperti akreditasi sekolah dan penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata.(Red)
