LENTERA MALUT – Pemerintah Kota Ternate bersama DPRD sepakat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 secara realistis, menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Konsekuensinya, pembangunan infrastruktur terpaksa ditekan, sementara pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.
“Kita akan menyusun APBD 2026 sesuai ketersediaan anggaran yang ada,” ujar Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, usai rapat konsultasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate, Selasa (7/10/2025).
Rapat yang digelar di ruang eksekutif DPRD itu juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, Sekretaris Kota Rizal Marsaoly, serta sejumlah pimpinan OPD strategis, seperti Kepala Bappelitbangda M. Taufik Jauhar, Kepala BP2RD Jufri Ali, dan Kepala BPKAD Abdullah H. M. Saleh.
Dengan tekanan fiskal dari pusat, Pemkot mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di tahun depan akan sangat minim. “Pembangunan infrastruktur tahun depan kemungkinan sangat kecil. Anggarannya hanya nol koma sekian persen,” kata Tauhid.
Sebagai gantinya, Pemkot akan memaksimalkan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Guna menambal keterbatasan anggaran, Pemkot Ternate kini aktif melobi kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Sejumlah proposal telah diajukan ke Kementerian Perumahan, Sanitasi, Pendidikan, dan PUPR, demi mendapat dukungan anggaran tambahan.
“Ini adalah salah satu cara untuk menutupi kekurangan anggaran. Meskipun ada dana dari pusat, tapi jumlahnya kecil,” ujarnya.
Wali Kota menyebut, proyeksi APBD 2026 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,1 triliun lebih, menjadi hanya sekitar Rp 900 miliar.
Penyebab utamanya adalah ketidakpastian Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi, yang hingga kini belum jelas apakah akan dibayarkan. Padahal, DBH menjadi salah satu komponen penting dalam skenario pendapatan daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS.
Dampak penurunan anggaran juga menyentuh belanja pegawai. Operasional perkantoran seperti listrik, air, dan internet akan dievaluasi ulang, meski gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan tetap aman.
“Gaji dan TPP dijamin aman. Tapi TPP akan menyesuaikan dengan kinerja pegawai,” tegas Tauhid.
Tauhid menegaskan, DPRD Kota Ternate memahami kondisi fiskal yang terjadi, dan mendukung langkah Pemkot menyusun APBD sesuai kemampuan keuangan daerah. Saat ini, Pemkot masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Keuangan sebelum menyampaikan RAPBD 2026 secara resmi.
“Kita susun bersama, berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada. Tidak ada bantahan dari DPRD,” pungkasnya saat ditanya apakah termasuk penyesuaian anggaran untuk pokok pikiran (Pokir) DPRD. (Red)
