LENTERA MALUT — Pemerintah Kota Ternate menanggapi berbagai catatan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, mewakili Wali Kota dalam sidang paripurna, Rabu (5/11/2025), menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan dan kritik yang disampaikan dalam pandangan umum sebelumnya.
“Pandangan fraksi-fraksi ini menjadi wujud komitmen DPRD untuk mengawal kepentingan masyarakat melalui instrumen APBD,” ujar Nasri.
Terkait pertanyaan soal penyesuaian program akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD), Pemkot Ternate menjelaskan telah menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengajukan usulan program senilai Rp429,82 miliar ke 21 kementerian dan lembaga, termasuk bidang infrastruktur dasar di wilayah Bahim (Batang Dua, Hiri, dan Moti).
Soal kenaikan belanja pegawai, Nasri menjelaskan bahwa peningkatan terjadi karena alokasi gaji dan TPP untuk ASN dan P3K tahun 2026 mencakup pembayaran selama 14 bulan, termasuk tunjangan profesi guru yang naik sekitar Rp13 miliar.
Sementara itu, belanja bantuan sosial tetap dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan anggaran Rp1,7 miliar untuk bantuan yang direncanakan, sedangkan bantuan tidak terencana akan menggunakan pos belanja tak terduga.
Menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat soal belanja hibah, Pemkot memastikan anggaran Rp7 miliar lebih tersebut diperuntukkan bagi kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan olahraga.
Untuk sektor infrastruktur, Pemkot menegaskan bahwa pemerintah pusat akan meningkatkan belanja langsung ke daerah melalui kementerian/lembaga sebagai strategi mengganti pemangkasan TKD. Program prioritas daerah juga telah diajukan agar tetap bisa berjalan meski dengan keterbatasan fiskal.
Sedangkan mengenai utang pihak ketiga, Nasri menyebut belum ada alokasi dalam RAPBD 2026 karena masih menunggu hasil reviu dan audit BPK guna memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Di akhir penyampaiannya, Nasri menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi—mulai dari optimalisasi PAD, pemerataan pembangunan, hingga pelayanan dasar masyarakat di wilayah terluar—akan menjadi perhatian serius Pemkot Ternate.
“Kami akan terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
