LENTERA MALUT — Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menyatakan siap mendukung penuh komitmen Gubernur untuk memastikan layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan di daerah. Program tersebut merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Plt Kadis Kesehatan Malut, dr. Julys Giscard Kroons, usai mengikuti rapat koordinasi bersama Sekda Malut, Sekda Kota Ternate dan BPKAD Kota Ternate, Senin (8/12/2025).
Menurut Julys, pertemuan tersebut difokuskan pada kesiapan daerah dalam mempertahankan status UHC prioritas di tahun 2026. Ia menyebut, dukungan kabupaten dan kota sangat dibutuhkan agar layanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
“Pembahasan rapat tadi untuk memastikan keberlanjutan UHC prioritas. Kami meminta seluruh kabupaten/kota memperkuat komitmennya agar tahun 2026 layanan tetap berjalan,” ujarnya.
Saat ini, seluruh daerah di Maluku Utara telah masuk kategori UHC prioritas, kecuali Kabupaten Pulau Taliabu. Namun, Julys memastikan daerah tersebut sedang melakukan pembenahan data untuk memenuhi syarat.
“Taliabu sedang melakukan verifikasi ulang data masyarakat yang memang menjadi tanggungan pemerintah daerah ataupun pusat,” tambahnya.
Julys mengatakan, tantangan terbesar saat ini adalah pemangkasan dana transfer pusat, sehingga daerah perlu mencari formula pembiayaan yang tetap memungkinkan pencapaian UHC. Meski begitu, ia memastikan manfaat UHC sangat dirasakan masyarakat, terutama kemudahan pendaftaran.
“Dengan UHC, masyarakat cukup membawa KTP. Dalam 1×24 jam BPJS langsung aktif. Itu beda dengan daerah yang belum UHC, karena aktivasi bisa memakan waktu hingga dua minggu,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam pertemuan itu, Sekda Provinsi Malut telah memastikan pemerintah provinsi akan mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10 miliar untuk Pemkot Ternate guna memastikan pembayaran layanan BPJS tetap berjalan di tahun 2026.
