LENTERA MALUT – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi izin kepada Ormat Technologies, perusahaan energi global yang terafiliasi dengan jaringan teknologi dan modal Israel, untuk mengelola proyek panas bumi di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.
Perusahaan energi baru dan terbarukan yang berkantor pusat di Amerika Serikat itu memenangkan lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu Nomor: 1.Pm/EK.04/DJE.P/2026. Proyek ini kemudian dikelola oleh anak usaha lokalnya, PT Ormat Geothermal Indonesia.
Dilansir dari Bisnis.com pada Rabu (18/2/2026), Ormat Technologies dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan sistem energi terbarukan di berbagai negara. Kehadirannya di Halmahera disebut-sebut sebagai bagian dari ambisi Indonesia mencapai target Net Zero Emission 2060.
Informasi ini juga dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram Middle East Monitor, yang menyebut Telaga Ranu kini resmi berada di bawah pengelolaan Ormat.
Namun, keputusan ini memunculkan kekhawatiran ekologis dan politik. Pulau Halmahera yang masih memiliki kawasan hutan luas kini menghadapi tekanan industri yang semakin besar. Selain aktivitas pertambangan nikel berskala global, proyek panas bumi menambah jejak industri yang berpotensi mengubah ekosistem pulau.
Dalam catatan opini Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Wishnu Try Utomo, konsesi panas bumi yang melibatkan perusahaan dengan keterkaitan ekonomi Israel membawa risiko ganda. “Hal ini melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina dan menjadikan lingkungan yang rapuh terkena tekanan industri lebih dalam. Ini bukan hanya kontradiksi kebijakan luar negeri, tapi juga keputusan pembangunan dengan konsekuensi ekologis jangka panjang,” tulis mereka.
Halmahera sendiri telah menjadi pusat perhatian global karena kompleks industri nikel yang sebagian besar didukung investasi Tiongkok. Pulau ini kini menjadi bagian dari rantai pasok baterai kendaraan listrik, dengan investor Jepang dan Korea Selatan membiayai pabrik peleburan, pembangkit listrik, dan jaringan logistik.
Akibatnya, laju deforestasi meningkat, tekanan terhadap perairan pesisir bertambah, dan masyarakat setempat harus menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang cepat. Kehadiran proyek panas bumi diperkirakan akan memperkuat jejak industri jangka panjang di wilayah ini.
Secara politik, situasi ini menimbulkan pertanyaan. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan selama ini konsisten mendukung hak penentuan nasib sendiri Palestina. Keterlibatan perusahaan yang memiliki jaringan bisnis Israel dalam proyek strategis nasional dapat menimbulkan kesenjangan antara sikap politik luar negeri dan praktik ekonomi.
Ketika pesan diplomasi dan kebijakan ekonomi berjalan berbeda, kredibilitas moral Indonesia dipandang berisiko menurun. Di tengah tekanan untuk mempercepat transisi energi dan memenuhi target emisi, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi, kepentingan geopolitik, dan kelestarian lingkungan.
Proyek Telaga Ranu kini menjadi sorotan bukan hanya sebagai investasi energi, tetapi juga sebagai ujian bagaimana Indonesia mengelola ambisi pembangunan sambil mempertahankan integritas kebijakan lingkungan dan politik luar negeri. (Red)
