LENTERA MALUT — Praktik percaloan tiket kapal laut di Ternate kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai upaya penertiban, keluhan masyarakat soal sulitnya mendapatkan tiket resmi masih terus bermunculan, memunculkan pertanyaan soal efektivitas pengawasan di lapangan.
Kepala Cabang PT Pelni Ternate, Lutfi Israr, menegaskan pihaknya tidak mentolerir praktik percaloan dalam bentuk apa pun. Ia memastikan sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari edukasi publik hingga penguatan sistem pengawasan di pelabuhan.
“Kami terus mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket melalui kanal resmi. Tidak ada toleransi bagi praktik calo,” tegas Lutfi saat ditemui, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, saat ini pembelian tiket dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Pelni Mobile maupun jaringan perbankan seperti BRI, BCA, dan Mandiri. Selain itu, pembelian langsung di loket resmi tetap dilayani dengan syarat menggunakan identitas diri yang sah.
Di sisi lain, Pelni juga memperketat proses verifikasi penumpang. Setiap tiket wajib sesuai dengan identitas pemiliknya, mulai dari tahap check-in hingga naik ke kapal.
“Kalau identitas tidak sesuai, penumpang tidak akan diizinkan naik. Bahkan jika ditemukan di atas kapal, akan diturunkan di pelabuhan terdekat,” ujarnya.
Pengawasan juga diperkuat melalui koordinasi lintas instansi, mulai dari kepolisian, TNI Angkatan Laut, PT Pelindo, hingga otoritas pelabuhan (KSOP). Langkah ini diklaim untuk memastikan proses embarkasi berjalan tertib dan aman.
Namun di lapangan, cerita berbeda datang dari calon penumpang. Sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh tiket meski telah mengantre sejak loket dibuka. Tiket kerap dinyatakan habis, sementara di sisi lain, penumpang yang diduga menggunakan jasa calo justru dapat berangkat tanpa hambatan.
Kondisi ini disebut terjadi di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, yang menjadi salah satu simpul utama transportasi laut di Maluku Utara.
“Sudah antre dari pagi, tapi dibilang habis. Tapi ada yang datang belakangan malah bisa berangkat,” keluh salah satu calon penumpang.
Fenomena ini memunculkan dugaan adanya celah dalam sistem distribusi tiket yang masih dimanfaatkan oknum tertentu. Bahkan, praktik penjualan tiket melalui media sosial seperti Facebook dan TikTok juga dilaporkan marak, dengan pola transaksi melalui rekening pribadi.
Lutfi mengingatkan, pembelian tiket di luar jalur resmi berisiko tinggi, baik dari sisi harga maupun keabsahan tiket.
“Kalau diminta transfer ke rekening pribadi, itu patut dicurigai sebagai penipuan,” katanya.
Ia menegaskan, Pelni tidak akan ragu menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik percaloan, termasuk jika terdapat oknum internal perusahaan.
“Jika ada pegawai yang terbukti bekerja sama dengan calo, sanksinya bisa sampai pemecatan,” tegasnya.
Meski berbagai langkah telah dilakukan, fakta di lapangan menunjukkan praktik percaloan belum sepenuhnya hilang. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tiket, ditambah lemahnya pengawasan di titik distribusi, diduga menjadi celah yang terus dimanfaatkan.
Bagi masyarakat, kondisi ini bukan sekadar soal tiket, melainkan soal akses transportasi yang adil. Sementara bagi Pelni, tantangannya jelas: membuktikan bahwa komitmen memberantas calo tidak berhenti pada imbauan, tetapi benar-benar terasa di lapangan. (Red)
