LENTERA MALUT – Dengan dukungan anggaran lebih dari Rp783 miliar, pelaksanaan kebijakan pendidikan tahun anggaran 2026 di Maluku Utara resmi dimulai. Tahapan awal tersebut ditandai melalui Kick Off Meeting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara sebagai langkah konsolidasi sekaligus penguatan tata kelola program pendidikan sepanjang tahun berjalan.
Kegiatan yang berlangsung di Sofifi, Rabu (4/2/2026), dibuka oleh Kepala Dikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dan diikuti pejabat struktural, staf, serta para kepala sekolah secara luring dan daring. Forum ini dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dikbud Maluku Utara.
Dalam pemaparannya, Abubakar menjelaskan total alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai lebih dari Rp783 miliar. Anggaran tersebut terbagi ke dalam sejumlah program strategis, dengan porsi terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar lebih dari Rp536 miliar dan Program Pengelolaan Pendidikan yang mencapai lebih dari Rp222 miliar.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp22,6 miliar. Sektor kebudayaan turut memperoleh dukungan melalui Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp717 juta, Program Pengembangan Kesenian Tradisional Rp1,2 miliar, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp365 juta.
Abubakar menegaskan, Kick Off Meeting menjadi titik awal konsolidasi seluruh jajaran agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap kegiatan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama kebijakan pendidikan tahun 2026, kata Abubakar, adalah menekan angka putus sekolah yang masih relatif tinggi di sejumlah wilayah Maluku Utara. Pemerintah daerah juga menargetkan perluasan akses layanan pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan.
“Dengan sumber daya yang ada, akses pendidikan harus semakin luas dan mutu pendidikan terus meningkat. Indikator anak tidak sekolah wajib kita kendalikan bahkan diturunkan,” ujar Abubakar.
Melalui perencanaan yang dimulai sejak awal tahun anggaran, Dikbud Maluku Utara berharap seluruh program pendidikan 2026 dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di kawasan timur Indonesia. (Red)
