LENTERA MALUT – Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara mempertanyakan kenaikan belanja modal dalam Sidang Paripurna Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah atas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (25/8/2025).
Anggota Fraksi Hanura, Iswanto, dalam interupsinya menyoroti pergeseran belanja yang cukup signifikan. Ia menilai belanja modal mengalami kenaikan hingga 38,64 persen, sementara belanja operasional justru turun 5,4 persen.
“Belanja modal jalan, bangunan, hingga tanah naik sampai 13 persen. Publik pasti akan mempertanyakan urgensinya. Kami akan menganalisis pelaksanaannya sebelum menyampaikan pandangan fraksi,” tegas Iswanto.
Fraksi Hanura juga mengingatkan agar organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana program diperkuat sehingga proyek yang dianggarkan dalam APBD-P 2025 dapat diselesaikan tepat waktu, mengingat sisa waktu pelaksanaan hanya sampai Desember.
“Belanja modal ini besar sekali. Jangan sampai di akhir tahun muncul masalah dengan target pekerjaan yang ada,” tambahnya.
Iswanto menekankan, perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi instrumen teknis, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. (Red)
