LENTERA MALUT – Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara (Malut) kembali menyampaikan sikapnya soal penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat ke daerah Kabupaten Kota tahun ini.
Hal itu diutarakannya setelah berbincang dengan awak media saat mengikuti agenda Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 Pemprov Malut di Sahid Bella Hotel Kamis lalu, (24/4/2025).
Sore sehabis mendengarkan arahan Mendagri Tito Karnavian bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan sejumlah Bupati, Sherly tak lama kemudian keluar meninggalkan ruangan dengan menggunakan jas biru cerah dan langsung dicegat awak media.
Istri mendiang almarhum Benny Laos itu saat berdiri menjawab pertanyaan awak media tampak begitu dikawal ketat beberapa orang ajudannya. Sherly saat itu mengumumkan bahwa alokasi anggaran DBH tahun 2025 yakni sebesar Rp 190 miliar.
Dan setelah disalurkan di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat, kini kata Sherly, tersisa Rp 170 miliar. Untuk itu dirinya mengaku akan memastikan DBH bagi kabupaten/kota disalurkan dengan profesional dalam sisa waktu 8 bulan ke depan.
Dalam pernyataannya, Gubernur menjelaskan bahwa setiap kabupaten/kota akan menerima alokasi sebesar Rp 15 miliar di tahun ini. Pembayaran akan dilakukan secara mencicil, baik dua hingga tiga kali, bergantung pada kondisi kas daerah yang tersedia.
“Karena ini hanya angka uangnya, belum ada, namun uangnya masuk setiap bulan melalui Dana Alokasi Umum (DAU),” ungkapnya
Gubernur juga mengindikasikan bahwa pemprov hanya mampu menyalurkan DBH antara Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar setiap bulan. “Jika kas mencukupi, saya berkomitmen untuk menyelesaikannya sebelum akhir masa jabatan saya selama 5 tahun,” terangnya.
Pemilik hotel terbesar di Malut ini juga menggaris bawahi catatan yang disampaikan Mendagri agar Kepala Daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jadi intinya harus ditingkatkan PAD, karena karena fiskal Provinsi Maluku Utara dan 10 Kabupaten Kota lemah. Rasio belanja pegawai, barang dan jasa lebih besar 60-70 persen. Sementara belanja modal cuman 10-20 persen. Diatur supaya pembangunan jalan jembatan itu lebih diutamakan,”timpalnya.
“Artinya kita masih bergantung pada transfer pusat. Kita diharapkan meningkatkan PAD sehingga lebih mandiri tidak tergantung pusat,”tutupnya. (Red)
