BPS Maluku Utara Gelar FGD Menjelang Sensus Ekonomi 2026

Unknown's avatar
Foto bersama dari peserta yang terdiri dari Wartawan, Influencer, serta Pelaku Usaha Ekonomi yang berlokasi di Ternate / Dok : Randi

LENTERA MALUT – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara menggelar Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama kementerian/lembaga, instansi daerah, dan pelaku usaha, pada Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapary.

Dalam sambutannya, Simon menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah agenda nasional yang wajib dilaksanakan setiap satu dekade, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus ini bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, yang menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.

“Koordinasi dengan berbagai pihak di daerah sangat penting, karena SE2026 tidak hanya tentang mengumpulkan data, tetapi memastikan data tersebut bermanfaat bagi semua sektor,” ujarnya. FGD ini pun dirancang sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antara K/L/D/I dan pelaku usaha bersama BPS.

SE2026 diproyeksikan menjadi rujukan utama bagi pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat luas. Sensus ini akan menjawab sejumlah isu strategis, seperti daya saing usaha, peta perekonomian wilayah, kontribusi UMKM, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, hingga tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam merencanakan strategi bisnis dan mencari pasar baru.

Persiapan menuju SE2026 telah dimulai sejak 2024, meliputi uji coba sensus, pemutakhiran kerangka usaha (SBR), publikasi awal, penyusunan instrumen pendataan, serta Pendataan PODES 2024. Memasuki tahun 2025, BPS menjadwalkan beragam kegiatan lanjutan seperti pemutakhiran wilayah kerja statistik, finalisasi buku pedoman, workshop instruktur nasional, hingga geladi bersih sebelum pelaksanaan sensus.

Dukungan untuk SE2026 pun terus mengalir dari berbagai pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, HIPMI, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, hingga Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Dewan Ekonomi Nasional.

Menutup kegiatan, Simon menyampaikan harapannya bahwa FGD ini dapat menjadi ruang diskusi yang produktif. “Semoga melalui FGD ini lahir pemahaman yang sama dan kolaborasi yang lebih kuat, sehingga tujuan SE2026 bisa tercapai dan memberikan manfaat luas bagi pembangunan ekonomi,”ujarnya.

Kegiatan FGD ini menghadirkan peserta dari BPS Malut, BPS Kota Ternate, perwakilan Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara, Wartawan, Influencer, serta Pelaku Usaha Ekonomi yang berlokasi di Ternate. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *