DPRD Kota Ternate dijadwalkan mulai membahas dokumen KUA-PPAS untuk APBD Tahun 2026.
Mislan menjelaskan bahwa selama pembahasan, Kabupaten Pulau Taliabu terlihat tidak tersentuh dalam rencana pembangunan Provinsi untuk lima tahun ke depan (2025-2029).
Pemprov diminta segera menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama, yang hingga kini belum juga mendapatkan kejelasan.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Muksin Amrin, dalam penyampaian pendapat akhir menyebutkan bahwa sembilan fraksi di DPRD menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Mislan Syarif menanggapi soal komitmen Gubernur Sherly Tjoanda dalam membangun Kabupaten Pulau Taliabu setelah pelantikan Bupati baru Senin tadi, (26/5/2025) di Kantor Gubernur Sofifi.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
