Pemprov diminta segera menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama, yang hingga kini belum juga mendapatkan kejelasan.
Maluku Utara
Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 Disetujui 9 Fraksi DPRD Maluku Utara
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Muksin Amrin, dalam penyampaian pendapat akhir menyebutkan bahwa sembilan fraksi di DPRD menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dikbud Malut Bakal Panggil Pengelola MBG, Usai Peristiwa Keracunan
Saat ini, jelas Aka, sedang diproses untuk dilakukan uji sampel makanan oleh tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate yang didampingi pihak sekolah. Olehnya, semua pihak diminta menunggu proses uji sampel tersebut.
Tingkat Ketimpangan Maluku Utara Maret 2025 Meningkat
Angka ini dinyatakan mengalami peningkatan 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,296 dan menurun 0.017 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,316.
Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Jadi Visi Musrenbang RPJMD 2025-2029
Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, dalam laporannya menyebut Musrenbang ini merupakan forum strategis untuk menyelaraskan visi dan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
Per Maret 2025 Penduduk Miskin Maluku Utara Capai 77 Ribu
Lewat rilis resmi BPS Malut yang dikeluarkan pada Jum’at, (25/7/2025) Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 disampaikan sebesar 5,95 persen menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 6,27 persen.
Malut Dapat Tambahan Bantuan RTLH Pusat Sebanyak 300 Unit Per Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali mendapat kabar gembira terkait program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
RSJ Sofifi Targetkan Kerjasama dengan BPJS pada 2026, Optimalkan Layanan Kesehatan Jiwa
“Tim dari pusat sudah datang langsung melihat kondisi kami. Target kami pada Oktober hingga November 2025 seluruh persyaratan terpenuhi, sehingga pada awal 2026 kami sudah bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” jelasnya optimistis.
Disnakertrans Berhasil Mediasi Hak Pekerja Tambang yang Meninggal Dunia
Pemprov melalui Disnakertrans Malut berhasil memediasi hak pekerja tambang PT. IWIP yang meninggal dunia pada bulan Mei lalu.
Sanksi Berat Menanti Delapan ASN Pemprov
Zulkifli menyatakan sebagian dari pegawai tersebut tidak hadir di kantor dalam waktu yang lama, bahkan ada yang tidak masuk hingga satu tahun penuh.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.