DPRD Kota Ternate dijadwalkan mulai membahas dokumen KUA-PPAS untuk APBD Tahun 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Muhammad Ghifari, mendorong adanya penambahan anggaran oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk tiga Kecamatan Pulau Terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti.
Menghadapi klaim dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Sarbin menegaskan akan memperjuangkan status kepemilikan ketiga pulau tersebut. Upaya ini akan dilakukan melalui jalur resmi dengan dukungan dokumen hukum dan sejarah yang memperkuat klaim Pemprov Maluku Utara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly resmi masuk dalam kepengurusan organisasi masyarakat (ormas) yang berafiliasi dengan Partai Golkar, yakni Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1959.
Abdul menyatakan bahwa sikap BK DPRD yang menilai tindakan nurjaya sebagai melampaui tupoksi adalah keliru dan tidak mencerminkan pemahaman yang baik tentang fungsi DPRD di parlemen.
Gegara sering melakukan sidak terkait masalah pangkalan minyak tanah Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi Ibrahim dinilai telah melampaui tupoksi sehingga mendapat respon Badan Kehormatan (BK).
Seorang sopir Grab diduga mengalami kekerasan dari sopir pangkalan (offline) yang menyebabkan perseteruan. Insiden ini dipicu oleh adu mulut yang berujung pada pertikaian fisik.
“Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 ini diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Visi Kota Ternate adalah ‘Mewujudkan Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan’,” ujar Tauhid.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
