LENTERA MALUT — Krisis listrik dan air bersih yang sudah sembilan bulan melanda Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, memunculkan kecurigaan baru di tengah warga. Mereka menduga kondisi ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bagian dari strategi untuk mendorong relokasi paksa yang direncanakan Harita Group pada Desember 2025.
Sejak relokasi mulai diwacanakan, warga mengklaim pelayanan listrik dan air bersih di kampung itu berubah drastis. Rumah-rumah yang dulu terang benderang kini sering gelap gulita. Sementara itu, separuh permukiman warga sudah diratakan dan dipindahkan ke lokasi baru.
“Dulu, sebelum ada rencana relokasi, listrik tidak pernah seperti ini. Tapi sejak sebagian warga digusur dan pindah, listrik dan air justru macet terus,” ujar Nurhayati Nanlesi, ibu rumah tangga yang ikut dalam aksi protes, dikutip dari mekarnews.com.
Puncak keresahan ini terjadi Jumat, 14 November 2025. Puluhan warga Kawasi mendatangi kawasan industri Harita Nickel (Harita Group) di wilayah Ecovillage. Mereka menuntut kepastian atas akses listrik dan air bersih yang terputus sejak 1 Maret 2025.
Aksi berlangsung damai dan melibatkan pendampingan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara, yang turut hadir agar warga bisa menyampaikan keluhan secara aman.
Menurut warga, pemadaman terjadi tanpa penjelasan memadai. Padahal jumlah pengguna listrik berkurang setelah sebagian warga dipindahkan. Dengan beban pemakaian yang turun, mereka menilai alasan “kapasitas mesin tidak mencukupi” sulit diterima.
“Harusnya listrik stabil karena penggunanya berkurang. Jadi alasan itu tidak masuk akal,” sambung Nurhayati.
Direktur WALHI Maluku Utara, Nursin R. Gusao, menilai kondisi ini mencerminkan ketimpangan akses energi dan air di sekitar kawasan industri Obi. Perusahaan disebut menikmati pasokan energi besar untuk operasional, sementara warga di sekitar tambang justru bertahan dalam kegelapan.
“Ironis sekali. PLTU perusahaan mampu menerangi sebagian wilayah kota, tapi 200 KK yang tinggal di ring satu industri dibiarkan tanpa akses energi yang layak. Pemerintah dan perusahaan harus bertanggung jawab,” tegas Nursin.
Ia menekankan, relokasi apa pun harus menghormati hak warga untuk hidup layak—termasuk akses air dan listrik sebagai kebutuhan dasar.
Warga berharap aksi ini dapat membuka mata pemerintah daerah dan perusahaan untuk segera memulihkan akses listrik dan air bersih. Mereka menegaskan tidak mencari konflik, hanya meminta hak dasar yang selama ini mereka nikmati sebelum rencana relokasi muncul.
Namun warga juga memberi ultimatum: jika tuntutan tidak direspons setelah salat Jumat, aksi akan berlanjut. Mereka bahkan menyatakan siap memboikot aktivitas perusahaan jika krisis tidak segera diselesaikan.
“Kami hanya minta hak kami. Kalau tidak ada kejelasan, kami akan kembali dan aksi akan lebih besar,” kata salah satu warga. (Red)
