LENTERA MALUT – Angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara kembali menunjukkan tren penurunan. Namun, di balik data statistik tersebut, realitas kehidupan sebagian warga masih jauh dari kata sejahtera. Puluhan ribu masyarakat masih berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama di tengah tingginya biaya hidup dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2025 sebesar 5,59 persen. Angka ini turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 5,81 persen, serta menurun 0,44 poin dibanding September 2024. Meski demikian, penurunan ini dinilai masih berjalan lambat.
Secara jumlah, penduduk miskin di Maluku Utara tercatat sebanyak 74,81 ribu orang. Jumlah tersebut hanya berkurang sekitar 2,46 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Penurunan kemiskinan lebih terasa di wilayah perdesaan, sementara di kawasan perkotaan cenderung stagnan.
Di perkotaan, persentase penduduk miskin turun dari 5,95 persen menjadi 5,71 persen, dengan penurunan jumlah penduduk miskin hanya sekitar 220 orang. Sementara itu, di perdesaan, persentase kemiskinan turun dari 5,76 persen menjadi 5,54 persen, dengan penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 2,24 ribu orang.
Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapary, mengatakan bahwa sejak Maret 2021 hingga September 2025, tingkat kemiskinan di Maluku Utara memang menunjukkan kecenderungan menurun. Namun, angka tersebut masih menggambarkan kenyataan bahwa puluhan ribu warga hidup di bawah garis kemiskinan.
“Rata-rata rumah tangga miskin di Maluku Utara terdiri dari 6,42 anggota keluarga. Garis kemiskinan per rumah tangga mencapai Rp4,44 juta per bulan,” ujar Simon Sapary dalam rilis yang diterima media ini, Ahad (8/2/2026).
BPS juga mencatat garis kemiskinan per kapita pada September 2025 sebesar Rp692.592 per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp524.814 digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sementara Rp167.778 dialokasikan untuk kebutuhan non-makanan. Data ini menunjukkan bahwa beban pengeluaran masyarakat miskin masih cukup tinggi.
Kondisi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan signifikan. Sejumlah warga, khususnya di wilayah perkotaan, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak serta harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.
“Di data mungkin kemiskinan turun, tapi di kehidupan sehari-hari kami masih harus berhemat dan berjuang terus,” kata seorang warga Kota Ternate yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menjadi tantangan nyata bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Meski tren penurunan tercatat secara statistik, banyak warga berharap kebijakan dan program pemerintah ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan. (Red)
