LENTERA MALUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai mempersiapkan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Zen Kasim saat dikonfirmasi wartawan di Sofifi Selasa, (29/4/2025) menyampaikan tugas, pokok, dan fungsi untuk sekolah rakyat saat ini ada di Kementerian Sosial (Kemensos).
Zen menuturkan, Dinsos Malut mendapat salah satu bagian alokasi dari target seribu sekolah di Indonesia. Dimana Gubernur Sherly Tjoanda sudah menyiapkan dua lahan, baik Sofifi dan Halmahera Utara dengan luas 10 hektar. “Ibu Gubernur sudah menyiapkan 10 hektar,”singkatnya.
Zen menerangkan, pada tahun ajaran 2025 Pemprov masih melakukan pembelajaran sekolah terpisah, yaitu tingkat SMP akan dilaksanakan di Balai Sentra Wasana Bahagia Kota Ternate. Sementara tingkat SMA akan dilaksanakan di IPWL Ake Kolano Sofifi, Kecamatan Oba.
“Untuk kuota SD-nya nanti ditangani oleh Pemda Halut. Jadi pelaksanaan sekolah rakyat ini tidak ada pemisahan tanggung jawab antara Pemerintah kabupaten/kota dengan Pemprov,”ujarnya.
Zen membeberkan, pendaftaran bagi siswa sekolah rakyat sendiri hanya dikhususkan bagi keluarga dengan kategori rentan miskin, miskin, dan miskin ekstrim. “Inilah sasaran yang akan berhak menjadi calon siswa sekolah rakyat nanti,”tuturnya.
Zen menjelaskan, untuk Maluku Utara ditargetkan mencapai 1000 siswa. Sementara pada 2025 ini kuota penerimaan baik SD, SMP, dan SMA masing-masing berjumlah 50 siswa. Sehingga total baru akan ada penerimaan sebanyak 150 siswa.
Zen melanjutkan, tenaga pengajarnya nanti disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Adapun siswanya yang dinyatakan lulus akan tinggal di asrama. Dimana pembiayan siswa semuanya akan ditanggung oleh Kemensos.
Terkait pendaftaran calon siswa sekolah rakyat,sambung Zen, saat ini sudah mulai dilakukan. Dimana pendaftaran dipusatkan di Balai Sentra Wasana Bahagia Kota Ternate. “Direncanakan proses belajar mengajar akan dimulai bulan Juli 2025 di dua tingkatan baik SMP dan SMA. Sementara untuk tingkat SD menyusul persiapan dari Pemkab Halut,”sahutnya.
Sedangkan terkait pendaftaran seleksi tenaga pengajar, Zen bilang, merupakan tanggung jawab dari Kemensos dan Kementerian Pendidikan. Dinsos tidak ditugaskan untuk merekrut tenaga pengajar, tetapi hanya merekrut para calon siswa.
“Dengan adanya sekolah rakyat ini kami berharap calon siswa nanti dapat memberikan motivasi bagi keluarganya sehingga mereka dapat keluar dari masyarakat yang dikategorikan masuk garis kemiskinan,”harapnya menutup (Red)
