LENTERA MALUT – Di balik geliat pembangunan yang mulai terasa di Kecamatan Batang Dua, masih terselip catatan penting yang perlu segera dibenahi. Anggota DPRD Kota Ternate dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Pulau Ternate menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkot Ternate, namun juga mengingatkan agar tak mengabaikan persoalan-persoalan mendasar yang masih membelit wilayah terluar ini.
Dalam keterangannya, Tasman Balak menilai Pemkot Ternate telah menunjukkan keseriusan dalam membangun Batang Dua Ia menyebutkan bahwa beberapa terobosan positif sudah mulai tampak, terutama di sektor pelayanan publik.
“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Kesehatan belum lama ini sudah turun langsung ke Batang Dua. Bahkan, sudah ada penambahan dua dokter, salah satunya dokter umum. Ini langkah luar biasa,” ujar Politisi Gerindra ini.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah persoalan air bersih di Kelurahan Bido, infrastruktur jalan umum yang rusak parah, serta aliran listrik di Pulau Tifure yang belum stabil.
“Ini semua harus menjadi perhatian serius dari Pemkot. Jangan hanya membangun di satu sisi, tapi abai di sisi lain,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pendataan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, akurasi data masih sangat lemah, sehingga banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan.
Di bidang pendidikan, ia mendorong agar pemerintah memperhatikan pemberian beasiswa secara merata. Menurutnya, masyarakat Batang Dua juga memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi.
“Saya tidak bilang orang tua di Batang Dua tidak mampu. Tapi mereka juga punya hak yang sama. Siapa tahu, dari sana lahir dokter-dokter hebat untuk daerah ini,” ungkapnya.
Persoalan infrastruktur juga kembali ditekankan, terutama kondisi jalan utama di Batang Dua yang telah rusak selama puluhan tahun. Ia pun meminta agar hal ini menjadi prioritas dalam program pembangunan ke depan.
Terakhir, ia menyoroti distribusi bantuan perahu nelayan. Menurutnya, masih ada ketimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut. Beberapa kelompok yang justru aktif berkebun malah mendapat perahu, sementara nelayan yang benar-benar melaut tidak mendapat bantuan.
“Saya sudah sampaikan langsung ke Dinas Perikanan. Ini harus ditinjau ulang, agar bantuan tepat sasaran,” pungkasnya. (Red)
