LENTERA MALUT – Di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi yang mencetak rekor nasional, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan masih ada pekerjaan rumah mendasar yang harus dibenahi bersama, terutama di sektor kemiskinan, pendidikan, dan akurasi data sosial.
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada kuartal III 2025 tercatat mencapai 39,1 persen, jauh melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Capaian ini menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Namun, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menekankan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat Forum Koordinasi dan Evaluasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara yang digelar di Bella Hotel Ternate, Selasa (17/12/2025), dan dihadiri para bupati serta wali kota, baik secara langsung maupun daring.
Gubernur menjelaskan, lonjakan ekonomi Maluku Utara ditopang oleh kontribusi signifikan dari tiga kabupaten dengan pertumbuhan masing-masing berkisar 50 hingga 70 persen. Salah satunya Kabupaten Halmahera Tengah, yang bahkan meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.
Meski demikian, tingkat kemiskinan Maluku Utara saat ini masih berada di angka 5,8 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5 persen dan ditargetkan turun menjadi 4 persen pada 2026. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 72, dengan target peningkatan sebesar 0,4 poin pada tahun depan.
Di sektor pendidikan, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah provinsi dengan mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp31 miliar untuk menggratiskan uang komite SMA. Ia meminta masyarakat segera melapor apabila masih ditemukan sekolah yang memungut iuran.
Namun, ia mengakui tantangan masih dihadapi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan, terutama yang memiliki jumlah murid terbatas dan ketergantungan tinggi pada tenaga guru honorer, sehingga kesulitan menutup biaya operasional.
“Tahun ini kita menerima Rp92 miliar untuk revitalisasi sekolah. Pada 2026, sebanyak 72 sekolah juga telah disetujui mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Tapi data sekolah harus jujur. Kalau tidak, justru tidak akan mendapat bantuan,” tegasnya.
Selain pendidikan, Pemprov Maluku Utara juga menyoroti persoalan ketidaktepatan data kemiskinan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya realisasi penerima beasiswa provinsi. Dari target 1.000 mahasiswa, hingga 2025 baru terealisasi 540 penerima karena banyak warga miskin belum tercatat dalam desil 1 hingga 4.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah akan memadankan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), agar kebijakan pembangunan pada 2026 benar-benar tepat sasaran.
Forum ini menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelaraskan arah pembangunan ke depan, dengan penekanan pada pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi agar dapat dirasakan hingga ke wilayah kepulauan dan pelosok Maluku Utara. (Red)
