LENTERA MALUT — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Ternate memberikan sejumlah catatan tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi yang digelar di ruang Paripurna DPRD Kota Ternate, Rabu (5/11/2025), Juru Bicara Fraksi Gerindra, Tasman Balak, menegaskan bahwa penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
“Substansi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan permasalahan dan peluang pembangunan faktual di lapangan,” ujar Tasman.
Menurutnya, sinkronisasi tersebut juga perlu diterapkan di setiap perangkat daerah agar perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan terpadu, terarah, dan tepat sasaran sesuai dengan RPJMD Kota Ternate 2025–2029.
Gerindra Pertanyakan Sinkronisasi dan Dasar Penetapan Target Pajak
Tasman mengungkapkan, Fraksi Gerindra menyoroti penyajian data dan sinkronisasi antara RKPD, KUA–PPAS, dan RAPBD 2026, terutama setelah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
“Kami ingin memastikan apakah penyesuaian perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan dengan benar, karena sebagian besar alokasi anggaran di RKPD dan KUA–PPAS masih tampak sama,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan dasar penetapan target pajak dan retribusi daerah tahun 2026. Menurut Tasman, potensi peningkatan pendapatan cukup besar seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi, asalkan dikelola secara akuntabel dan transparan.
“Masalah utama masih pada belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta kontribusi BUMD yang belum maksimal. Begitu juga dengan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dikelola secara serius,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti data piutang daerah yang tidak tercantum dalam lampiran RAPBD 2026.
“Kami perlu penjelasan, apakah memang Pemerintah Kota Ternate sudah tidak memiliki piutang daerah sama sekali?” tambah Tasman.
Minta Penjelasan Penurunan Belanja Modal 2026
Poin lain yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra adalah penurunan signifikan pada alokasi belanja modal di RAPBD 2026, yang hanya tercatat sebesar Rp28,03 miliar.
“Kami khawatir anggaran belanja modal ini justru habis digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga atau utang bawaan dari tahun 2025,” ujar Tasman.
Untuk itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemkot Ternate memperkuat koordinasi dengan kementerian dan balai di daerah, agar pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan melalui dukungan APBN Tahun 2026.
“Penurunan belanja modal tidak boleh menghambat pembangunan. Pemerintah perlu membangun sinergi lintas instansi agar proyek infrastruktur tetap berjalan,” tandasnya.
Fraksi Gerindra pun menyerahkan seluruh catatan dan masukan tersebut kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. (Red)
