LENTERA MALUT – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD mulai memantik perdebatan di tubuh partai-partai politik, termasuk di Partai NasDem. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Maluku Utara, Husni Bopeng, menyampaikan sikapnya secara terbuka usai pelantikan pengurus DPW NasDem Malut di Benteng Orange, Ternate, Sabtu (10/1/2026).
Husni menegaskan, secara struktural partai, keputusan terkait model Pilkada sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan tunduk pada regulasi yang ditetapkan negara. Namun secara pribadi, ia mengaku tidak sepakat jika Pilkada kembali dipilih oleh DPRD.
“Kalau ditanya sebagai pribadi, saya menolak. Rakyat punya hak suara. Demokrasi kita sudah maju, masa mau kita mundurkan lagi seperti dulu?” ujar Husni.
Menurutnya, hasil survei yang beredar menunjukkan mayoritas masyarakat juga tidak menginginkan perubahan sistem tersebut. Bahkan, ia menyebut tingkat penolakan publik berada di kisaran 70 hingga 80 persen.
“Mayoritas rakyat hari ini tidak setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tapi kalau keputusan DPP dan aturan perundang-undangan sudah seperti itu, kita sebagai kader tentu harus mengikuti,” katanya.
Husni menekankan, sikap pribadinya tidak bisa disamakan dengan sikap resmi partai. Sebagai Ketua DPW, ia tetap berkewajiban patuh pada garis kebijakan DPP NasDem.
“Bukan berarti saya sebagai Ketua DPW menolak keputusan partai. Kalau sudah menjadi keputusan DPP, kita wajib melaksanakan. Tapi sebagai warga negara dan individu, saya berhak punya pandangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan menghadirkan pemilihan langsung oleh rakyat bukanlah proses yang mudah. Sistem itu lahir dari perjalanan panjang demokrasi Indonesia, dan tidak semestinya dibatalkan begitu saja.
“Demokrasi langsung itu lahir dari perjuangan yang tidak ringan. Sayang kalau harus ditarik mundur,” ujarnya.
Sementara itu, dalam agenda yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa wacana pilkada lewat DPRD masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi keputusan resmi partai.
“Kita terus mengkaji pilkada langsung maupun tidak langsung. Kita evaluasi mana yang paling baik untuk bangsa dan rakyat. Ini masih proses,” kata Saan.
Saat ditanya apakah NasDem sudah memiliki sikap final, Saan menegaskan belum ada keputusan resmi.“Ini baru sebatas wacana,” ujarnya singkat.
Diketahui, sejumlah partai politik di tingkat nasional, seperti Gerindra, PKB, Golkar, NasDem, PAN, dan Demokrat, disebut-sebut mendukung wacana Pilkada 2029 dipilih melalui DPRD. Sementara PDI Perjuangan dan PKS secara terbuka menyatakan penolakan.
Wacana ini pun berpotensi menjadi salah satu isu politik paling panas menjelang Pemilu dan Pilkada 2029, karena menyentuh langsung jantung demokrasi: hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.
