LENTERA MALUT — Di banyak daerah terdampak bencana, satu masalah klasik terus berulang: bantuan rumah sudah disiapkan, anggaran tersedia, tetapi warga yang benar-benar membutuhkan justru tak terdata.
Sementara di sisi lain, mereka yang tidak termasuk kategori prioritas masuk dalam daftar penerima. Kebingungan, protes, hingga tumpang tindih data menjadi cerita yang hampir selalu muncul dalam proses pemulihan pascabencana.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Untuk mengatasinya, Pemprov melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menggelar Rapat Integrasi Data Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah mengusung tema “Bangun Data, Pulihkan Harapan”.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Grand Majang Hotel Ternate, Senin (8/12/2025).
Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan bahwa penyusunan basis data yang akurat bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi fondasi keadilan dalam distribusi bantuan negara.
“Sering muncul pertanyaan, ‘kenapa dia dapat, saya tidak?’ Itu soal indikator dan variabel data. Jika indikatornya jelas, tidak ada lagi keluhan seperti itu,” tegasnya.
Sarbin juga menyoroti perbedaan data antarinstansi yang kerap memicu kekacauan teknis maupun sosial di lapangan. Menurutnya, penyamaan format, indikator, dan standar pengolahan data menjadi langkah penting yang harus segera disepakati.
“Kalau data bagus dan akurat, insya Allah harapan juga bagus. Indikator utamanya adalah kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kepala Disperkim Maluku Utara, Musrifah Alhadar, turut memaparkan progres pembangunan rumah relokasi dan rehabilitasi sepanjang tahun 2025 di tiga kabupaten, yaitu:
Halmahera Barat: 4 unit rumah relokasi lengkap dengan prasarana umum, Halmahera Utara: 3 unit rumah berikut fasilitas pendukung di desa prioritas, Halmahera Selatan: 4 unit rumah relokasi beserta PSU.
Menurut Musrifah, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Pemprov, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat.
Ia juga mengumumkan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari BNI 46 untuk pembangunan rumah relokasi masyarakat pesisir di Desa Sidangoli Dehe. Proyek ini dijadwalkan mulai dikerjakan pada 12 Desember mendatang.
Dalam forum yang sama, Musrifah memaparkan empat fokus utama integrasi data, yakni:
1. Pemetaan posisi pendataan rumah terdampak bencana dan kebutuhan hunian masyarakat.
2. Integrasi data BPBD–Disperkim untuk menghindari tumpang tindih informasi.
3. Penyusunan mekanisme kerja kolaboratif antarinstansi.
4. Rekomendasi penyediaan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Rapat ini dihadiri BPBD dan dinas perumahan dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Pemerintah berharap, penyatuan data dapat membawa dampak langsung pada percepatan relokasi dan rehabilitasi perumahan bagi korban bencana.
“Penyediaan data yang akurat, valid, dan terintegrasi adalah cerminan komitmen kita memperkuat pemulihan masyarakat pascabencana,” tutup Musrifah.
