LENTERA MALUT – Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah sebuah forum resmi yang diadakan untuk merencanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Malut tahun 2026.
Forum ini bertujuan mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, guna menciptakan rencana pembangunan yang lebih terarah dan partisipatif.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam pembukaannya dihadapan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan beberapa Kepala Daerah dan Kabupaten Kota yang hadir di Hotel Bella Kamis, (24/4/2025) membahas soal inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Di Maluku Utara, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka inflasi provinsi berada dalam kisaran normal, yang mencerminkan stabilitas harga di tingkat daerah,”ujarnya.
Meskipun angka inflasi secara keseluruhan di provinsi menunjukkan kestabilan, tutur Tito, perbedaan signifikan terjadi di Halmahera Tengah (Halteng). Dimana ada lonjakan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata daerah lain.
Ini menjadi perhatian utama. Dimana data menunjukkan bahwa ada faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi harga, seperti fluktuasi harga pangan dan meningkatnya biaya transportasi.
“Dari 514 Kabupaten di Indonesia, Halteng menempati posisi keenam inflasi tertinggi. Kota Ternate masih normal diangka 2,5 persen,”sebutnya.
Tito mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Malut saat ini boleh nomor dua tertinggi secara nasional tetapi perlu diperhatikan menyangkut Indeks Pembangunan Nasional (IPM) karena Malut masih diangka 71.03 dibawah nasional.
“Meskipun tren dari tahun ke tahun baik, tetapi di bawah kepemimpinan kepala daerah baru yang ada ini diharap bisa merangkak signifikan sehingga setara nasional. Tingkat pengangguran juga diharapkan ditekan menurun,”pintanya.
Selain itu Tito juga menggaris bawahi tentang angka penduduk miskin tertinggi yang juga masih ada di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Halmahera Tengah (Halteng), Halmahera Barat, Kepulauan Sula, dan Taliabu.
Sedangkan ditambahkannya, yang masuk dalam kategori miskin ekstrim dengan pendapatan 30 ribu rupiah ke bawah per harinya , yakni ada di Kabupaten Taliabu, dan Halmahera Barat. (Red)
