LENTERA MALUT – Suasana adat Bugis-Makassar mewarnai Pendopo Kedaton Kesultanan Ternate, Sabtu malam (13/12/2025). Warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) tampak memadati lokasi pelantikan dengan mengenakan busana adat Bodo dan songkok reca khas Bugis.
Agenda tersebut merupakan pelantikan dan pengukuhan Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Maluku Utara dan Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) Maluku Utara masa bakti 2024–2029, serta Badan Pengurus Daerah (BPD) KKSS Kota Ternate dan Pengurus Daerah (PD) IWSS Kota Ternate masa bakti 2025–2030.
Pelantikan yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIT itu mengusung falsafah hidup Bugis-Makassar “Rebba Sipatokkong, Mali Siparappe, Malilu Sipakainge, Taro Ada Taro Gau”, yang sarat makna kebersamaan, saling mengingatkan, dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan.
Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS, Ibnu Munsir, yang secara simbolis menyerahkan bendera pataka KKSS kepada Ketua BPW KKSS Maluku Utara terpilih, H. Rajman Makka. Sekretaris Jenderal BPP KKSS, Abdul Kadir Karding, turut hadir dan memberikan sambutan.
Dalam sambutannya, Abdul Kadir Karding berharap kepengurusan baru mampu menjadi harapan serta memikul tanggung jawab moral dan sosial. Ia menegaskan bahwa KKSS bukan sekadar wadah solidaritas, tetapi juga harus memberi dampak nyata bagi anggota, daerah, dan bangsa.
“Kita ingin organisasi besar ini memberi manfaat nyata. Jika masyarakat merasakan dampaknya, mereka akan datang dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa,” ujarnya.
Usai pelantikan, Ketua BPW KKSS Maluku Utara H. Rajman Makka menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal dan menggelar rapat kerja untuk menyusun program-program yang akan dijalankan pada 2026. Program tersebut, kata dia, akan dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate.
Rajman juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan warga perantau Sulawesi Selatan di Maluku Utara yang masih menggunakan KTP daerah asal. Menurutnya, hal ini berdampak pada kontribusi warga terhadap daerah tempat mereka bermukim.
“Pendataan akan menjadi program prioritas kami. Di Kota Ternate sudah ada kerja sama dengan Dukcapil, sehingga pengurusan pindah domisili bisa dilakukan tanpa harus kembali ke daerah asal,” jelasnya.
Berdasarkan data sementara, Rajman memperkirakan jumlah warga KKSS di Maluku Utara mencapai sekitar 200 ribu orang atau sekitar 10 persen dari total penduduk, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Bahkan, di Pulau Morotai terdapat satu kampung yang mayoritas warganya berdarah Sulawesi Selatan.
Ia menegaskan, falsafah Bugis-Makassar yang diusung dalam pelantikan ini akan terus dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup dan berorganisasi, di mana pun warga KKSS berada.
Hadir dalam agenda ini Sekprov Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Perwakilan Kapolda Malut, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Airlangga Febriyanto serta tamu undangan lainnya. (Red)
