LENTERA MALUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara baru-baru ini melaksanakan audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, KPK menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko. Didik menjelaskan bahwa komitmen tidak hanya sekadar tulisan di dokumen, namun harus diwujudkan dalam bentuk implementasi yang konkret dan berkelanjutan.
“KPK siap mendampingi tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga bisa meniadakan ruang untuk korupsi,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa KPK berwenang untuk meminta laporan mengenai upaya pencegahan korupsi dari setiap instansi pemerintah daerah.
Sementara Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan mengakui kesalahan di masa lalu, ia berharap untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat.
Kepala Inspektur Malut, Nirwan Mt Ali, menambahkan dukungan KPK diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan daerah. “Sinergi antara KPK dan Pemprov Maluku Utara menjadi langkah positif menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya,”cetusnya mengakhiri.(Red)
