PT. Harita Nickel di Pulau Obi./ Dok : Istimewa
LENTERA MALUT – Tepatnya tanggal 12 Juli 2022 atau dua tahun lalu karya liputan mendalam milik Narasi Newsroom membahas soal Proyek Stragis Nasional (PSN) di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Konten youtube itu diberi judul “Reaksi Eks Menteri Susi dan Faisal Basri Soal Eksploitasi Nikel China di Pulau Obi”.
Dua tokoh nasional yaitu Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Pengamat Ekonomi Politik Almarhum Faisal Basri diwawancarai media tersebut saat itu memberi peringatan tegas dan kritiknya kepada pemerintah soal PSN di pulau Obi.
Seperti dikutip Lentera Malut pada Minggu, (19/1/2025) dalam video berdurasi 12 menit itu, Narasi menyampaikan bahwa sejak Mei 2019 pabrik nikel Harita dapat perlakuan spesial karena dijadikan objek vital nasional oleh Kementerian ESDM. Ini berdampak pada pengamanan TNI-Polri yang begitu ketat.
Banyak pos pengamanan yang dijaga tentara atau polisi bersenapan lengkap. Hilir mudik pergantian pasukan terjadi rutin saban bulan, mereka antar jemput ke luar masuk Obi dengan fasilitas kapal perusahaan. Pengamat ekonomi Faisal Basri berujar, dicaplah perusahaan tersebut sebagai industri vital. Nama resminya Proyek Strategis Nasional.
“Padahal proyek strategis nasional itu kerjanya cuma mengolah box dari pasir begitu ya jadi bongkahan batu namanya NPI (Nickel Pig Iron). Lantas npi ini kadar nikelnya 15% paling tinggi 20%. 99,9% dijual di China. Oleh China diolah lagi jadi stainless steel jadi macam-macam. Jadi panci jadi apa, railing-raling baru dijual ke Indonesia. Strategis di mana itu,”tanya Faisal.
Dibandingkan pabrik smelter lain, Narasi membeberkan, pabrik Harita dapat perlakuan spesial dengan diberi izin membuang limbah tailing ke laut dalam. Penolakan keras dari warga dan aktivis lingkungan membuat wacana itu kini mengambang. Proses pembuangan tailing ke laut secara legal belum dilakukan perusahaan.
Menanggapi hal itu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa laut itu adalah wlayah konservasi. Karena itu wilayah konservasi laut biasanya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Nah kadang-kadang Kementerian lingkungan hidup melihat itu tidak masalah barangkali ya. tetapi Selama saya menjabat hampir seingat saya tidak ada izin buang limbah ke laut. Tapi kan tetap mereka buang ke laut,”tuturnya.
Narasi melanjutkan, di tengah ketidakpastian izin pihak harita lalu mengajukan pembuangan tailing di darat. Peruntukan untuk dibangun bendungan limbah tailing. Kejanggalannya kenapa izin limbah ini baru diproses akhir 2021. Padahal operasional perusahaan sudah berjalan sejak 2018. Lalu di manakah limbah tailing ini bermuara selama 4 tahun terakhir ini.
Susi mengatakan bahwa ada kekhawatiran ke depan itu ketahuan, jadi dikeluarkan izin di darat. Mereka (perusahaan) meminta izin untuk di darat. Tapi pembuangan sudah dari dulu dan indikasi itu ada hampir semua tambang yang dekat laut buangnya ke laut.
Dijelaskan, Perairan Obi dan Maluku Utara adalah lumbung ikan nasional itu disebabkan oleh lokasi Pulau Obi yang sangat strategis. Disini jalur tangkap ikan tuna dan cakalang. Bahkan Susi menyatakan ikan tuna di California di Antartika itu beberapa yellow fin berkembang biak 68% di Laut Banda Maluku. “Kalau Laut Banda kita hancur 68% suplai produksi tuna dunia terganggu”cakap Susi
Selain mengecek sampel Air, pihak Narasi menyatakan juga membawa bermacam sampel ikan di perairan Obi untuk dicek di laboratorium secara histologi hasilnya sel jaringan ikan-ikan di perairan Obi diketrahui telah rusak. Susi menyatakan hal ini berbahaya sebab ekspor ikan dari Indonesia bisa diboikot tidak boleh dikonsumsi karena mengandung limbah sangat tinggi.
Narasi menuturkan, apa yang terjadi di Pulau Obi menjadi sebuah paradoks di masa depan saat kota-kota di China dan Eropa semakin hijau dan asri. Sebab yang terjadi di Pulau Obi malah sebaliknya.
Menyoal permasalahan tersebut, Faisal bilang pemeritah sudah salah kaprah akhirnya demi untuk satu khayalan yang tidak kelihatan itu kita serahkan kedaulatan wilayah kita di daerah-daerah tambang nikel kepada perusahaan.
Kata Susi pertambangan itu adalah salah satu cara negara untuk mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi tetapi kalau caranya seperti itu nanti biaya kerusakan mungkin lebih besar dari apa yang terjadi. Sementara Faisal Basri menyebut yang harus diupayakan adalah bagaimana siapapun yang melakukan praktik produksi di Indonesia harus tunduk patuh dan taat pada aturan.
“Jadi semua yang mengelola tambang harus sadar bahwa anda di dunia yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, jaga proses pertambangan jaga lingkungan, jaga bumi kita,” ucap susi mengakhiri.
Sumber : Narasi Newsroom
