LENTERA MALUT – Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah strategis dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta mendukung program nasional dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD-P TA 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Malut, Selasa (2/9/2025). Ia menekankan bahwa kebijakan anggaran harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang selama ini belum terlayani secara merata.
“Kami tidak hanya membahas angka, tapi juga menyusun fondasi masa depan. Anggaran ini harus memberi dampak nyata, terutama di sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat,” ujarnya.
Mengawali penjelasannya, Sherly menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan dan catatan strategis terhadap arah kebijakan daerah. Menurutnya, masukan tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBD.
Menanggapi sorotan Fraksi PKS dan PDIP terkait rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp245 miliar, Sherly menjelaskan bahwa Pemprov Malut tengah melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola keuangan daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.
“PAD kita masih rendah karena banyak potensi belum tergarap, seperti pajak alat berat dan kendaraan bermotor. Fokus kami bersama Wakil Gubernur di tahun 2026 adalah mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak terjadi potential loss lagi,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Bapenda dan kementerian terkait untuk mengejar pajak-pajak yang selama ini belum tertagih, termasuk dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Terkait pajak kendaraan bermotor yang baru mencapai 27 persen efektivitas, Sherly menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah tegas, yakni dengan merombak kepemimpinan seluruh Kepala Samsat di tingkat kabupaten/kota. “Langkah ini diharapkan bisa mendongkrak kinerja dan meningkatkan penerimaan daerah,” katanya.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Malut akan merenovasi 61 unit SMK/SLB di berbagai wilayah dan menyiapkan pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan baru. Tak hanya itu, APBD-P 2025 juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 3.000 rumah ASN, serta penyediaan lahan masing-masing 20 hektare untuk Sekolah Garuda, 15 hektare untuk Sekolah Rakyat, dan 15 hektare untuk Sekolah Olahraga.
“Ini juga bagian dari persiapan Maluku Utara menjadi tuan rumah Pra-Popnas Regional Timur tahun 2026,” jelas Sherly.
Pemerintah provinsi turut mengalokasikan Rp23 miliar untuk program pendidikan gratis, serta Rp15 miliar untuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, di sektor kesehatan, pembangunan rumah sakit dan fasilitas umum akan diprioritaskan di wilayah-wilayah tertinggal, khususnya daerah yang belum memiliki akses jalan provinsi seperti Taliabu dan Batangdua. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat di wilayah terluar.
Menutup pemaparannya, Sherly menegaskan bahwa arah kebijakan dalam APBD-P 2025 bukan hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, melainkan juga dalam rangka memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Maluku Utara.
“Pemprov berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan yang adil dan merata,” pungkasnya.(Red)
