LENTERA MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD pada Selasa (25/11/2025) untuk membahas potensi tekanan harga pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pertemuan tersebut menyoroti strategi pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi layanan keuangan daerah.
Bank Indonesia memaparkan bahwa setiap akhir tahun pola inflasi tetap serupa: komoditas pangan menjadi penentu utama. Beras, gula, daging ayam, ikan, dan kelompok barito tercatat sebagai komoditas yang paling mendorong kenaikan harga. Ketergantungan Maluku Utara pada pasokan luar daerah disebut memperbesar risiko tersebut.
“Ketergantungan pasokan masih menjadi sumber kerentanan inflasi Maluku Utara,” ujar Kepala Perwakilan BI Malut, Dwi Indrawan.
Gubernur menilai situasi ini memerlukan respons cepat. Ia menginstruksikan Sekprov untuk melakukan inspeksi pasar tanpa menunggu harga bergerak lebih tinggi, guna memastikan tidak ada spekulasi pedagang menjelang hari besar keagamaan.“Jangan tunggu harga melonjak. Periksa langsung di lapangan,” tegasnya.
Meski Maluku Utara sempat menempati posisi tiga inflasi terendah nasional secara year-on-year (0,44%), pada Oktober provinsi ini bergeser menjadi peringkat ke-14 tertinggi. Pemprov menyebut perubahan tersebut sebagai sinyal waspada yang membutuhkan penanganan lintas instansi.
Dalam HLM itu, pemerintah juga menekankan percepatan digitalisasi transaksi daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dinilai dapat meningkatkan akurasi data keuangan, efisiensi pendapatan, dan transparansi pengelolaan anggaran.
OPD teknis diminta memantau stok pangan secara real time, termasuk distribusi barang di wilayah yang rawan hambatan akibat kondisi geografis. Pemprov turut mendorong TPID kabupaten/kota menjaga koordinasi agar kebijakan intervensi harga berjalan seragam.
“Setiap instansi harus bergerak dalam satu arah. Tidak ada ruang untuk ego sektoral,” kata Gubernur.
Pertemuan ini menjadi langkah penguatan strategi menjelang akhir tahun, ketika kebutuhan pokok meningkat, arus barang makin padat, dan tekanan harga berpotensi muncul. Pemerintah berharap respons cepat tersebut mampu meredam gejolak dan menjaga daya beli masyarakat selama libur panjang. (Red)
