LENTERA MALUT – Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menegaskan komitmennya membangun daerah dengan menjadikan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikannya kepada awak media usai mengikuti Forum Koordinasi dan Evaluasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara yang digelar oleh Bappeda Maluku Utara, Rabu (17/12/2025), di Bella Hotel Ternate.
Ikram menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah saat ini mengelola program beasiswa pendidikan dengan tiga kategori, mulai dari Strata 1 (S1) hingga Strata 3 (S3). Program tersebut menyasar aparatur sipil negara (ASN), PPPK, serta mahasiswa reguler.
“Untuk ASN dan PPPK, rata-rata dari D3 ke S1 dan dari S1 ke S2. Sementara mahasiswa reguler dari S1 sampai S3. Total penerima beasiswa kita mencapai sekitar 3.483 orang,” ujar Ikram.
Ia menyebutkan, mayoritas penerima beasiswa strata satu dan dua menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Maluku Utara, seperti Universitas Khairun dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, serta kampus lain yang telah menjalin kerja sama dengan Pemda. Sementara mahasiswa reguler lebih banyak melanjutkan studi di sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa.
Dari sisi anggaran, Pemkab Halteng mengalokasikan dana beasiswa sebesar Rp10 miliar pada APBD induk 2025. Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, anggaran tersebut kemudian ditambah Rp9 miliar melalui APBD Perubahan, sehingga total mencapai Rp19 miliar.
Terkait keterlambatan pencairan, Ikram menegaskan bahwa Pemda tidak mentransfer dana langsung ke mahasiswa. Pembayaran dilakukan berdasarkan legalitas resmi dari pihak kampus.
“Banyak mahasiswa belum memahami persyaratan. Mereka mengajukan rincian pembiayaan yang tidak sesuai, sehingga pembayarannya kami tunda,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemda hanya membayarkan komponen biaya yang memiliki legalitas kampus, seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya resmi lainnya. Jika tidak sesuai dan tidak memiliki pengesahan kampus, Pemda tidak dapat mengeksekusi pembayaran karena berpotensi bermasalah saat audit.
“Yang mengalami keterlambatan itu mungkin hanya sekitar satu persen saja,” ujarnya.
Ikram juga menekankan pentingnya relevansi judul penelitian bagi penerima beasiswa, khususnya ASN. Ia mendorong agar topik skripsi, tesis, maupun disertasi diambil dari persoalan pembangunan di Halmahera Tengah.
“Jangan sampai ASN meneliti hal yang tidak sesuai tugas dan fungsinya di birokrasi. Ini untuk mendorong kompetensi mereka,” tegasnya.
Menurut Ikram, beasiswa harus berdampak langsung bagi daerah. Ia mencontohkan, tenaga kesehatan yang melakukan riset seharusnya mengangkat persoalan kesehatan di Halteng, bukan tema yang tidak relevan.
“Kalau skripsi masih ada toleransi, tapi kalau tesis itu sudah saintifik. Harus bisa memecahkan masalah,” katanya.
Menanggapi isu sentimen politik dalam pemberian beasiswa, Ikram menepis tudingan tersebut. Ia memastikan Pemda tidak memilah-milah penerima berdasarkan kepentingan tertentu.
“Yang paling penting, hanya dengan pendidikan kita bisa mengubah semuanya. Tanpa pendidikan yang baik, pembangunan tidak akan berarti apa-apa,” ucapnya.
Ikram juga mengungkapkan bahwa meski Halteng mengalami efisiensi fiskal hingga Rp480 miliar, Pemda tetap fokus memperkuat kualitas sumber daya manusia.
“Kita bisa membangun infrastruktur sebagus apa pun, tapi kalau manusianya tidak berkualitas, untuk apa,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Halteng berencana menaikkan anggaran beasiswa pada 2026 menjadi Rp32 miliar. Namun, Ikram menegaskan bahwa program tersebut hanya diperuntukkan bagi warga Halteng dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berawalan 8202.
“Kalau tidak ada aturan NIK, karyawan perusahaan tambang seperti IWIP juga bisa mendaftar. Maka syarat domisili tetap kami jaga,” pungkasnya.
