LENTERA MALUT – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara resmi dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, di Ballroom Royal Resto Kota Ternate, Sabtu (22/11/2025).
Puluhan pengurus yang dikukuhkan berasal dari beragam profesi, mulai dari pengusaha, petani, politisi, advokat, polisi, tentara, nelayan, peternak, hingga pejabat pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Usai pelantikan, Don Muzakir menjelaskan bahwa setelah kepengurusan di tingkat provinsi dan 10 kabupaten/kota terbentuk, Tani Merdeka akan segera bergerak membentuk struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Setelah pengukuhan, kami langsung menggelar rapat kerja internal dan melakukan penanaman perdana di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate sebagai langkah awal program organisasi,” ujarnya.
Don menekankan pentingnya pemetaan persoalan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Maluku Utara. Menurutnya, memahami akar persoalan menjadi kunci dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Jangan hanya melihat kebutuhan di kota. Kondisi di pulau-pulau berbeda, sehingga program harus disusun tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa perumusan program akan mempertimbangkan karakteristik kepulauan Maluku Utara, termasuk perbedaan komoditas unggulan di setiap daerah.
“Halmahera Utara punya kelapa. Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Sula, Morotai hingga Batang Dua masing-masing punya komoditas berbeda. Kita tidak bisa hanya berfokus di kota,” tambahnya.
Masalah pupuk subsidi juga menjadi perhatian utama, mengingat masih ditemui penyimpangan harga di lapangan. Don menilai hal ini perlu pengawasan serius. “Harga pupuk sudah turun 20 persen, tetapi persoalan di lapangan tetap ada. Ini harus dikawal,” katanya.
Ia menargetkan terjalinnya kerja sama dengan Bulog agar penyerapan hasil panen seperti jagung dan gabah berjalan baik sehingga petani tidak dirugikan.
Dalam bidang advokasi, Don menegaskan komitmen Tani Merdeka untuk menindak perusahaan yang merusak lingkungan atau lahan pertanian. “Jika ada perusahaan tambang atau perusahaan lain yang mencemari lingkungan, harus ditindak. Ketika ada laporan, kami siap meneruskannya ke kementerian,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus di Gorontalo, di mana perusahaan ilegal menyerobot lahan dan mencemari lingkungan sehingga merugikan petani. Menurutnya, kasus seperti itu harus menjadi perhatian serius, termasuk memastikan perusahaan memiliki AMDAL serta pengelolaan limbah yang benar.
Don juga menegaskan kebijakan pemerintah pusat yang melarang alih fungsi lahan pertanian. “Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM sudah sepakat bahwa lahan pertanian tidak boleh dialihfungsikan atau dirusak. Ini untuk mencegah gagal panen dan kerugian petani,” jelasnya.
Selain itu, Tani Merdeka juga menyoroti kondisi irigasi yang dinilai belum optimal di banyak desa. Pemerintahan Presiden Prabowo disebut telah menyiapkan program besar untuk memperbaiki irigasi pada tahun mendatang. “Kita harus tahu persoalan irigasi di lapangan. Kalau tidak memadai, harus diperbaiki,” ujarnya.
DPW Tani Merdeka juga menegaskan siap memberikan pendampingan hukum dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan petani. “Kami lakukan dialog dulu. Kalau tidak ada titik temu, barulah ditempuh langkah hukum. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua terpilih DPW Tani Merdeka Maluku Utara, Mislan Syarif, menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung terbentuknya kepengurusan Tani Merdeka di 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Maluku Utara atas dukungan mereka hingga Tani Merdeka resmi terbentuk di seluruh wilayah provinsi,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya telah menerima instruksi dari DPN untuk segera merampungkan kepengurusan di seluruh kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. “Mulai besok kami diperintahkan untuk membentuk kepengurusan lengkap hingga tingkat desa,” katanya.
Setelah pengukuhan, DPW langsung menggelar rapat kerja dan melakukan program perdana berupa penanaman awal di dua lokasi di Pulau Ternate: Sulamadaha dan Kastela. “Kami tidak menunggu. Hari ini langsung rapat kerja dan menjalankan program pertama,” jelas Mislan.
Ia menegaskan bahwa langkah awal organisasi adalah memetakan akar masalah yang dialami petani, peternak, dan nelayan di seluruh wilayah Maluku Utara. “Kami akan mengidentifikasi permasalahan dari mana akarnya, supaya tindakan yang kita ambil tepat,” tutupnya.
