LENTERA MALUT – Bagi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan Maluku Utara, infrastruktur yang layak bukan sekadar fasilitas, melainkan harapan. Tahun 2025, harapan itu diperkuat dengan kucuran anggaran revitalisasi pendidikan senilai Rp92 miliar khusus untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh kabupaten/kota.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk 35 SMA dengan nilai Rp36,45 miliar, 33 SMK sebesar Rp48,83 miliar—dengan porsi terbesar di Halmahera Utara—serta 7 SLB senilai Rp6,75 miliar guna mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyebut alokasi ini sebagai investasi strategis bagi masa depan daerah. Menurutnya, revitalisasi sekolah tidak sekadar membangun gedung, melainkan memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan bagi generasi muda.
“Ini investasi besar bagi masa depan anak-anak Maluku Utara. Revitalisasi bukan hanya soal bangunan, tetapi tanggung jawab kita bersama menjaga kualitas pendidikan,” ujar Sherly.
Upaya Pemprov Maluku Utara tersebut mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Abdul Mu’ti. Apresiasi itu disampaikan dalam agenda Silaturahmi Mendikdasmen bersama pendidik SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di SMAN 4 Ternate, Sabtu (13/12/2025).
Mendikdasmen menilai program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan di Maluku Utara berjalan positif dan sejalan dengan visi nasional pemerataan pendidikan berkualitas. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan kompetensi.
“Pendidikan menyangkut peradaban bangsa, kualitas keterampilan, serta kesejahteraan guru. Karena itu, penguatan karakter, pembelajaran mendalam, dan literasi digital harus berjalan seiring,” kata Abdul Mu’ti.
Gubernur Sherly juga memaparkan langkah strategis daerah dalam mempercepat digitalisasi pendidikan, termasuk penanganan sekitar 80 titik sekolah yang belum terjangkau jaringan sinyal. Pemprov turut mengalokasikan APBD untuk menopang operasional sekolah di wilayah kepulauan dengan tantangan akses.
Ia menegaskan komitmen Pemprov dalam menghadirkan pendidikan inklusif dan bebas biaya. Sherly memastikan tidak ada pungutan uang sekolah maupun uang komite di sekolah negeri agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Selain infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Pada 2026, Pemprov merencanakan dukungan tambahan bagi guru honorer, pemberian beasiswa, serta penguatan kapasitas melalui uji kompetensi dan sistem penilaian berkelanjutan. Saat ini, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara berada di angka 46 dan masih perlu ditingkatkan secara kolaboratif.
Ke depan, perhatian pemerintah pusat diproyeksikan semakin besar. Usulan revitalisasi satuan pendidikan melonjak dari 226 unit pada 2025 menjadi 785 unit pada 2026, mencakup SD, SMP, PAUD, hingga PKBM. Bahkan, Program SMA Terbuka direncanakan mulai berjalan pada 2026 sebagai solusi pendidikan fleksibel bagi wilayah kepulauan dan terpencil.
Menutup sambutannya, Gubernur Sherly mengajak para guru dan tenaga pendidik menjawab besarnya perhatian pemerintah dengan inovasi dan dedikasi dalam pembelajaran.
“Mari kita jadikan sekolah sebagai pusat pembentukan karakter dan akhlak. Pemerintah Provinsi akan terus hadir agar tidak ada satu pun sekolah di Maluku Utara yang tertinggal,” ujarnya.
Silaturahmi tersebut menjadi penegas sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pendidikan Maluku Utara yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. (Red)
