LENTERA MALUT – Keluhan warga Kota Ternate yang kerap tak kebagian minyak tanah akhirnya menemukan titik terang. Jatah ratusan ton BBM bersubsidi yang seharusnya mengalir ke dapur-dapur rumah tangga, diduga justru “berlayar” ke pelabuhan dan masuk ke tangki speedboat.
Ketua Koperasi Mutiara Mangga Dua Ternate, Iksan Adam, mengungkapkan bahwa praktik ini terjadi karena selisih harga yang menggiurkan. Minyak tanah bersubsidi yang dibeli warga seharga Rp4.500 per liter, bisa dijual pangkalan ke motoris speedboat dengan harga Rp8.500 per liter—nyaris dua kali lipat.
“Keuntungannya besar. Itu sebabnya warga sering datang antre, tapi dibilang stok habis,” ungkap Iksan saat ditemui di ruang tunggu Pelabuhan Semut, Mangga Dua, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, satu pangkalan mendapatkan jatah sekitar 4 ton per bulan dari Pertamina. Namun di lapangan, distribusi kerap tidak tepat sasaran. Banyak warga, terutama ibu rumah tangga, terpaksa membeli minyak tanah eceran dengan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) karena kehabisan stok di pangkalan resmi.
Ironisnya, speedboat sebenarnya diwajibkan menggunakan pertalite atau biosolar. Namun hingga kini, sebagian masih bertahan menggunakan minyak tanah. Iksan mengakui praktik itu tidak sepenuhnya benar, tetapi menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi “hukum pasar”.
“Kebutuhan kami per hari bisa sampai 12 ton. Jujur saja, hampir tidak ada pangkalan yang tidak suplai ke sini. Jadi kalau warga ambil siang, sore sudah tidak dapat, ya karena stoknya dibuka ke pelabuhan,” katanya terus terang.
Di sisi lain, para motoris speedboat beralasan penggunaan minyak tanah masih terjadi karena regulasi tarif tiket masih mengacu pada harga pertalite tahun 2022 sebesar Rp6.500 per liter. Saat ini, harga pertalite sudah menyentuh Rp10.000 per liter, sementara penyesuaian tarif belum dilakukan.
Mereka berharap Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan segera menetapkan regulasi baru, termasuk kemungkinan pemberian kuota BBM bersubsidi bagi angkutan rakyat laut seperti speedboat.
“Kapal pelayaran rakyat lain seperti Pelni dan kapal rute Bastiong–Bacan dapat solar subsidi. Kenapa kami tidak? Kalau kami bisa dapat BBM di harga Rp6.000, tiket bahkan bisa diturunkan,” ujar Iksan.
Meski demikian, ia menuturkan, para motoris pun menyatakan siap mengikuti aturan apabila pemerintah memperjelas kebijakan, bahkan membuka diri jika aparat penegak hukum ingin melakukan penertiban. (Red)
