LENTERA MALUT – Pemprov Maluku Utara (Malut) diketahui baru merealisasikan program dan kegiatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar 11 persen.
Hal ini menjadi perhatian dari legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Deprov) Malut. Menanggapi hal itu, Ketua Deprov Iqbal Ruray mengatakan saat ini dibutuhkan penyerapan anggaran yang cepat untuk akselerasi perputaran ekonomi di masyarakat bisa berjalan baik.
“Karena ini satu dua hari sudah mau masuk bulan Mei,”singkat Politisi Golkar itu saat dikonfirmasi awak media di Sofifi pada Rabu, (29/4/2025).
Iqbal menerangkan sampai sekarang dinas-dinas juga belum menyampaikan dokumen program kegiatan perubahan menyangkut efisiensi anggaran. Sehingga otomatis kegiatan belum bisa dijalankan Gubernur.
Padahal menurut informasi yang diterimanya, bahwa Ibu Gubernur sudah memerintahkan untuk kegiatan Pokir dan DAK itu sudah bisa jalan. Iqbal bilang, kegiatan ini berjalan dimulai dengan perencanaan dulu. Setelah itu baru melakukan kegiatan-kegiatan fisik.
“Tetapi lagi-lagi kemarin itu disampaikan bahwa sampai saat ini dinas-dinas juga belum menyampaikan. Jadi kita sendiri mau berbicara lebih jauh susah,”ungkapnya.
Iqbal menguraikan, pihaknya di DPRD maunya program dan kegiatan saat ini sudah bisa berjalan pada April ini. Khususnya lagi untuk kegiatan proyek. “Apakah itu pengadaan fisik dan seluruhnya harus jalan. Permasalahannya yang disampaikan ke DPRD itu sangat terbatas,”keluhnya.
Iqbal mengharapkan dalam penyampaian Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dihadiri oleh Wakil Gubernur ada semacam isyarat untuk penyerapan anggaran ke Sekretariat Dewan (Setwan) untuk Pokir DPRD “Harapannya di Paripurna LKPJ ini kita mungkin bisa setengah kamar dulu. Sebelum masuk ke lainnya,”sahutnya
Sementara ditanyakan soal berapa anggaran Pokir DPRD, Iqbal membeberkan, jumlah pokir ada 45 sesuai dengan jumlah anggota DPRD. Dengan nilai bervariasi per orang senilai Rp 1 miliar hingga Rp1,5 miliar. (Red)
