LENTERA MALUT – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara kepada sejumlah awak media yang terhimpun dalam kelompok pers liputan ekonomi (Perok) pada Jum’at kemarin (23/5/2025) mengungkapkan bahwa realisasi pinjaman kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malut masih rendah.
Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan menyatakan data penyaluran kredit di Malut menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung pemberian pinjaman kepada UMKM, namun realisasinya masih rendah.
Dari data yang dirilis Bank Indonesia, akses pembiayaan di provinsi Maluku Utara kontribusi penyaluran kredit berdasarkan skala usaha per April 2025 baru mencapai Rp16,04 triliun.
Serapan di sektor kredit usaha rakyat (KUR) baru mencapai 6 persen atau Rp. 0,9 triliun, sektor UMKM mecapai 22 persen atau Rp3,48 triliun, dan sektor usaha besar mencapai 78 persen atau Rp12,5 triliun
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, ungkap Dwi, salah satu kendala terbesar adalah terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai proses pengajuan kredit.
“Banyak pelaku usaha yang tidak memahami syarat dan prosedur yang diperlukan untuk mengakses pinjaman bank,”tutur mantan Kepala Kantor Perwakilan BI Papua ini.
Menurut Dwi, hal ini sering kali membuat mereka terpaksa menjauhi lembaga keuangan formal dan lebih memilih untuk mengandalkan pinjaman dari kerabat atau rentenir, yang biasanya dikenakan bunga tinggi dan syarat yang tidak menguntungkan.
Kendala lainnya, kata Dwi, adalah kurangnya agunan yang dapat dijadikan jaminan ketika para pelaku UMKM mengajukan pinjaman. Banyak UMKM yang bergerak di sektor informal dan tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi persyaratan kredit.
Padahal, Dwi menambahkan, BI memiliki program serangkaian kurasi UMKM dan wirausaha yang mendukung pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan yang berfokus pada pemasaran digital, yang diharapkan dapat meningkatkan visibilitas dan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.
“Dengan pemahaman dan keterampilan baru dalam pemasaran digital, pelaku UMKM berpotensi untuk mengakses pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas mereka,”cakapnya.
Dwi bilang, hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem wirausaha yang lebih baik. Selain itu, Dwi mengharapkan dari program kurasi adalah terbentuknya peluang kerjasama strategis antara pelaku UMKM dan Bank Indonesia.
Melalui kolaborasi ini, UMKM tidak hanya mendapatkan akses ke sumber pembiayaan yang lebih baik tetapi juga bimbingan dalam memanfaatkan jasa keuangan untuk pertumbuhan usaha mereka.
“Kerjasama ini berpotensi untuk membuka peluang baru untuk inovasi, menciptakan produk yang lebih bernilai, dan menjalin kolaborasi antar pelaku usaha di tingkat lokal maupun nasional,”pungkasnya.(um)
