LENTERA MALUT — DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/9/5) di Sofifi.
Mayoritas fraksi, termasuk Gerindra, PKB, dan NasDem, menyatakan menerima Ranperda, namun memberikan sejumlah catatan strategis agar perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang merata.
Sorotan Fraksi:
Fraksi Partai Hanura menekankan pentingnya refocusing anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, bantuan sosial, ketahanan pangan, perikanan, serta pengendalian inflasi. Hanura juga menyoroti perlunya disiplin anggaran agar pelaksanaan program lebih maksimal dan efisien, serta meminta perhatian pada ketimpangan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Fraksi PDI Perjuangan mengkritisi lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Mereka menilai sejumlah program belum cukup responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. PDIP juga mendorong pemerataan layanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, serta distribusi guru ke wilayah terpencil.
Fraksi Bintang Demokrat menyampaikan dukungan atas Ranperda, namun menekankan perlunya efisiensi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Amanat Persatuan Indonesia mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Mereka meminta anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan kualitas layanan publik, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Fraksi Golkar menilai keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari surplus atau defisit, tetapi dari efektivitas dan kualitas belanja. Mereka mengingatkan agar lonjakan penerimaan pembiayaan diimbangi dengan transparansi, terutama dalam pelaksanaan proyek multi-year.
Fraksi PKS mencatat adanya peningkatan PAD sebesar Rp60,7 miliar, namun juga menyoroti penurunan pendapatan transfer sebesar 9,5 persen. Mereka mendorong efisiensi belanja dan optimalisasi potensi daerah, serta penguatan sistem evaluasi agar setiap anggaran memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Seluruh fraksi sepakat bahwa perubahan APBD 2025 harus menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat, transparan, dan berkelanjutan. Pembahasan lanjutan diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap tantangan dan kebutuhan daerah. (Red)
