Sambil Beristighfar Nela Sebut Adakah Dinas Pendidikan di Ternate

Anggota DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif saat meninjau kondisi SD di Ternate Tengah / Dok : Istimewa

LENTERA MALUT – Anggota DPRD Kota Ternate Dapil I Ternate Tengah Nurlaela Syarif beberapa waktu lalu melakukan kunjungan reses dengan menemui kepala sekolah dan guru-guru di sejumlah sekolah dasar (SD) dalam rangka mendengar aspirasi para guru.

Kepada awak media Nela sapaan akrab Nurlaela itu menceritakan saat kunjungan di salah satu SD di tengah-tengah kota Ternate ditemukannya berada pada kondisi fasilitas yang memprihatinkan dan miris.

“Saya terus mengeluarkan kata istighfar sambil bertanya adakah Dinas Pendidikan di Kota Ternate. Lantas bagaimana prosedur Dinas Pendidikan menyerap aspirasi, melihat fakta dan kondisi masing-masing sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ternate. Ini hal yang sangat memprihatinkan,” bebernya.

Nela mengungkapkan, kemarin ia mengundang sebanyak 29 Kepsek SD di Kecamatan Ternate Tengah. Hanya minus 3 Kepsek yang tidak bisa menghadiri pertemuan serap aspirasi dari politisi NasDem 3 periode di parlemen Kota Ternate itu.

“Mereka (Kepsek) rata-rata mengeluh terkait kondisi ruang belajar yang tidak ramah anak karena kondisi plafon hampir dibilang kondisinya sudah harus direnovasi,” katanya.

Nela menyebutkan keluhan kedua, ialah soal MCK atau toilet yang begitu memperhatikan sekali. Hal ini karena keberadaan jumlah toilet dan rasio antar siswa dan guru sangat tidak sebanding.

“Ada sekolah yang siswa 400 orang, kondisi toilet hanya 3 unit. Jadi rasionya tidak berbanding dengan jumlah siswa. Padahal secara standar operasional prosedur itu harus sesuai dengan rasio siswa dan guru di sekolah,” terang Doktor Ilmu Komunikasi itu.

Menurut Nela, kondisi MCK ini memang tidak diurus dalam aturan Dinas, dimana tidak ada anggaran dari BOS atau BOSDA yang menyiapkan pihak ketiga seperti clening service untuk bertugas membersihkan MCK.

“Jadi bau pesing, kotor dan jorok. Setelah saya kumpulkan dan saya turun dilapangan, itu saya temukan faktanya. Dan ada juga MCK yang tidak difungsikan dengan sejumlah alasan,” ujar Nela

Ketiga, lanjutnya, program pemerintah pusat, Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih dilakukan ujicoba. Karena didapatinya ternyata belum semua SD, TK, SMP, SMA mendapatkan program MBG alias hanya beberapa sekolah tertentu.

“Ada keluhan juga dari aspek kandungan gizi makanan ditemukan dari hari pertama sampai hari ke delapan. Hari pertama, kedua dan ketiga masih memenuhi cakupan gizi,” sambungnya.

“Setelah itu ayamnya juga sudah tidak memenuhi, sayurnya, buah-buahannya. Ini juga jadi problem terhadap bagaimana konsistensi kandungan makan bergizi ini dijaga dan dikawal sesuai dengan berbasis kebutuhan anak atau siswa,”tuturnya lagi.

Nela berpesan, program pusat tersebut perlu juga disamaratakan. Sehingga jangan ada sekolah yang dapat dan ada sekolah yang tidak dapat. “Harus pertimbangkan azas keadilan dan kesejahteraannya. Ini juga masih jadi problem,”pungkasnya.(Red)