LENTERA MALUT – DPRD Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025 di ruang sidang utama pada Senin, 4/8/2025).
Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara untuk tahun 2025–2029.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, hadir mewakili pemerintah provinsi.
Sebelumnya Gubernur Sherly Laos telah memaparkan visi RPJMD 2025-2029 yang bertemakan “Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan” pada 28 Juli 2025.
Visi ini diperkuat oleh enam misi, enam tujuan utama, dan enam belas sasaran pembangunan yang akan menjadi kompas bagi pemerintahan selama lima tahun mendatang.
Husni Bopeng, wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, menyampaikan bahwa semua fraksi telah menyampaikan pandangan umum mereka terhadap RPJMD.
Pandangan Umum Fraksi-fraksi
Fraksi Golkar, melalui juru bicara Johan Josias Manery, menekankan pentingnya pendapatan asli daerah (PAD), alokasi anggaran, dan efisiensi pembiayaan untuk pembangunan Sofifi sebagai pusat pemerintahan. Sementara itu, Fraksi NasDem, dalam pandangannya, mengungkapkan keprihatinan mengenai ketergantungan pada industri ekstraktif dan ketimpangan infrastruktur antarwilayah.
Fraksi PKS, yang diwakili oleh Suaib, menyerukan agar RPJMD menjadi momentum untuk pembangunan yang berbasis nilai lokal, sedangkan Fraksi Hanura, melalui Iswanto, menyoroti adanya ketimpangan yang masih ada, terutama di Pulau Taliabu. Mendorong adanya kemandirian ekonomi, Fraksi Gerindra pun menyambut baik gagasan hilirisasi dan pengembangan konsep blue economy dan green economy.
Secara keseluruhan, kesembilan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungannya terhadap rancangan peraturan daerah mengenai RPJMD 2025-2029 agar segera ditindaklanjuti dalam tahap pembahasan berikutnya.
