LENTERA MALUT – Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Sartini Hanafi senada dengan Wakil Walikota Ternate, Nasri Abubakar bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) akan sulit merealisasikan target pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pada tahun ini.
Pernyataan tersebut bukan baru kali pertama menjadi sorotan komisi yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini, melainkan sejak rapat dengar pendapat (RDP) perdana saat mereka baru dilantik tahun 2024 kemarin.
Srikandi PDI-P ini saat ditemui di ruang fraksi Kantor DPRD Kota Ternate pada Jum’at sore (9/5/2025) menyatakan pendataan jumlah pedagang sudah menjadi masalah lama yang berlarut-larut.
“Data itu penting sekali. Bagaimana kita mendapatkan kepastian jumlah pedagang untuk membantu Pemkot meningkatkan PAD Kota Ternate,”ujar Sartini.
Sartini menjelaskan, dengan data para pedagang yang baik, kita bisa mengkategorikan berapa jumlah pedagang tetap, pedagang musiman, pedagang buah, pedagang sembako dan lain-lain. Sehingga dapat diukur pemasukan retribusi secara jelas.
“Kalau datanya tidak ada, kita tidak bisa mengukur target dari disperindag setiap tahun itu berapa. Jadi apa yang disampaikan oleh Wakil Walikota itu kami sangat setuju,”ungkap Sartini.
Sartini mengungkapkan, masalah data bukan hanya dihadapi Disperindag tetapi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan. Sebab setiap pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka yang dibutuhkan ialah data.
“Ketika kita melakukan sidak kemarin dan dilanjutkan RDP dengan Disperindag, memang kita melihat data yang disajikan juga tidak sesuai dengan apa yang kita temui di pasar. Apalagi kita melihat PAD Kota Ternate sampai saat ini masih sangat miris dan jauh di bawah target,”beber Sartini.
Saat ditanyakan terkait kinerja Disperindag sejauh ini, Sartini mengharapkan jajaran Disperindag yang mengelola pasar untuk lebih memperhatikan masalah pendataan khususnya kepala UPTD pasar.
“Saat sidak di pasar kita temukan beberapa keluhan pedagang seperti contoh, ada pedagang yang jualannya sedikit tetapi membayar retribusi lebih dibandingkan yang jualannya banyak,”sahutnya.
“Kalau berbicara mengenai kinerja Disperindag maka kita mengukurnya lewat data. Kalau selama datanya itu tidak ada, artinya pengelolaan retribusinya dipertanyakan. Apa yang disembunyikan dan maksudnya apa,”ungkap Sartini.
Sartini menegaskan, pendataan jumlah pedagang dan setoran retribusi penting diketahui oleh DPRD selaku mitra pemerintah. Data tersebut, bagi Sartini, bukan untuk kepentingan DPRD. Tetapi pihaknya hanya berharap bisa bersama-sama membantu pemerintah untuk meningkatkan PAD. (Red)
