LENTERA MALUT — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate, Zulfikri Andili, menyoroti serius pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate yang dinilai tak sebanding dengan perputaran ekonomi di daerah.
Usai rapat Banggar DPRD Jum’at kemarin, (3/10/2025), politisi muda Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa nilai TKD Kota Ternate yang telah dibahas bersama Banggar ditetapkan sebesar Rp155 miliar, mengalami pemangkasan sebesar 21 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sempat diasumsikan mencapai Rp168 miliar.
“Angka Rp155 miliar itu adalah hasil yang dibahas bersama Banggar yang ditentukan langsung oleh pusat. Pemangkasan ini terjadi hampir di semua daerah sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal nasional,” jelas Kaka panggilan akrab Zulfikri.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra ini, kondisi PAD Ternate yang stagnan bahkan cenderung menurun menjadi perhatian utama. Padahal, lanjutnya, Kota Ternate dikenal sebagai kota jasa dengan perputaran ekonomi yang tinggi.
“Kita tahu, meski PAD anjlok, nyatanya transaksi dan nilai uang yang berputar di Ternate cukup besar. Ini menjadi ironi yang harus segera dijawab dengan langkah konkret. Pemerintah kota harus lebih serius mencari formula yang tepat untuk mendongkrak PAD,” ujarnya.
Kaka berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate mampu menciptakan terobosan nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah, terutama dengan memaksimalkan sektor jasa sebagai potensi utama.
Lebih jauh, Kaka juga menyoroti adanya potensi kebocoran pendapatan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub).
“Beberapa pasar seperti Pasar Higienis Gamalama, Dufa-dufa, Bastiong, dan Sasa belum dikelola secara maksimal. Kemarin Komisi II turun ke lapangan, dan kami melihat masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap optimal,” ungkapnya.
Selain itu, persoalan retribusi parkir juga menjadi sorotan serius, terutama adanya dugaan pungutan liar yang tidak masuk ke kas daerah. Ini jelas merugikan daerah. Kalau dibiarkan, kata Kaka, kita akan terus bergantung pada dana pusat karena tidak mampu mengelola potensi yang dimiliki.
Kaka juga menyarankan agar dalam rotasi jabatan ke depan, kepala daerah dapat menempatkan pejabat yang benar-benar memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan peduli terhadap peningkatan PAD.
“Kami harap Wali Kota dan Wakil bisa menempatkan orang-orang yang punya visi, kepedulian, dan keseriusan dalam mengelola pendapatan. Ini penting agar pembangunan Kota Ternate bisa mandiri dan berkelanjutan.”
Rapat lanjutan Banggar dengan Wali Kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate dijadwalkan dalam waktu dekat untuk membahas strategi peningkatan PAD dan efektivitas pengelolaan anggaran. (Red)
