DPRD Kota Ternate dijadwalkan mulai membahas dokumen KUA-PPAS untuk APBD Tahun 2026.
“Realisasi tahun ini menurun dibanding tahun 2024 bulan Juni, padahal saat itu belum digunakan digitalisasi untuk pungutan,”ungkapnya kepada awak media.
Ghifari mengatakan DPRD saat ini berkomitmen akan mengintervensi pembayaran utang BPJS kesehatan dari ribuan warga Kota Ternate yang termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Dengan suara bulat, Muscab menetapkan Muslim Sahil sebagai calon tunggal dan terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin DPC Hanura Kota Ternate hingga tahun 2030.
Pemerintah Kota Ternate diharapkan dapat mengambil inisiatif yang lebih proaktif dalam mengelola dan menuntaskan tunggakan yang ada, sehingga tidak hanya mempengaruhi pendanaan program BPJS Kesehatan tetapi juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kita perlu cek siapa yang melakukan, apakah sudah sesuai regulasi atau belum. Jika berdampak negatif ke masyarakat, maka harus segera ditindaklanjuti,”ungkap politisi Golkar ini.
“Data itu penting sekali. Bagaimana kita mendapatkan kepastian jumlah pedagang untuk membantu Pemkot meningkatkan PAD Kota Ternate,”ujar Sartini.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
