Sarmin menjelaskan bahwa pemetaan kebijakan Ranperda RPJMD untuk pembahasan 10 kabupaten/kota akan disampaikan secara lebih rinci pada saat pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi.
“RPJMD ini memuat visi pembangunan Maluku Utara lima tahun ke depan, yakni Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan serta Berkelanjutan,” ujar Sherly.
Mislan menjelaskan bahwa selama pembahasan, Kabupaten Pulau Taliabu terlihat tidak tersentuh dalam rencana pembangunan Provinsi untuk lima tahun ke depan (2025-2029).
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Muksin Amrin, dalam penyampaian pendapat akhir menyebutkan bahwa sembilan fraksi di DPRD menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
