Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Muksin Amrin, dalam penyampaian pendapat akhir menyebutkan bahwa sembilan fraksi di DPRD menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.