LENTERA MALUT – DPRD Provinsi Maluku Utara mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sisa empat bulan terakhir tahun 2025.
Desakan ini mencuat usai rapat antara TAPD yang dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin A. Kadir bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Sofifi, Rabu (13/8/2025).
Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray, menegaskan percepatan PAD sangat penting untuk menutup kekurangan anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Banyak program OPD belum terdanai, sementara masih ada utang pihak ketiga dan belanja pegawai yang harus dipenuhi sampai akhir tahun,” ujar Iqbal.
Hingga saat ini, serapan anggaran Pemprov baru 42 persen. Iqbal optimistis angka tersebut bisa dimaksimalkan jika dikelola secara tepat. Ia juga menyoroti sistem swakelola yang dinilai menghambat realisasi proyek.
“Contohnya rumah dinas Gubernur, serapannya baru 15 persen, padahal target selesai awal Agustus,” tegasnya.DPRD, kata Iqbal, akan terus mengawal agar pendapatan dan belanja daerah berjalan seimbang.
“Kalau pendapatan besar dan belanja terkendali, itu sehat. Tapi kalau pendapatan kecil, belanja besar, ujungnya berhutang. Dan itu harus kita hindari,” tandasnya.
Sekprov Samsuddin menambahkan, pembahasan bersama Banggar DPRD saat ini masih fokus pada pendapatan daerah dan akan dilanjutkan pada Kamis (14/8/2025) untuk memfinalkan angka-angka pendapatan serta memastikan sumbernya.
Banggar DPRD, lanjutnya, menemukan kekurangan anggaran di sejumlah OPD, terutama untuk pembayaran gaji PNS dan tunjangan tambahan penghasilan.
“Kami diminta menutup kekurangan tersebut. Selain itu, pembahasan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan krusial, meratifikasi pergeseran anggaran yang sudah dilakukan, dan menutup defisit di beberapa pos belanja,” jelas mantan Pj Gubernur Malut itu.
Samsuddin optimistis target pendapatan bisa naik signifikan. Dari yang awalnya Rp 800 miliar, diprediksi bisa tembus Rp 1 triliun atau bertambah sekitar Rp 200 miliar.
“Banyak item pendapatan sudah mencapai 90 persen, dan rata-rata di atas 50 persen. Ini peluang besar,” ungkapnya.
Saat ini, realisasi serapan anggaran Pemprov berada di angka 41 persen, sementara capaian pendapatan telah mencapai 72 persen—tertinggi di Indonesia. (Red)
