DPRD Kota Ternate dijadwalkan mulai membahas dokumen KUA-PPAS untuk APBD Tahun 2026.
Muhammad Rifqinizamy menyatakan, DOB Kota Sofifi harus mengikuti mekanisme dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Mislan menjelaskan bahwa selama pembahasan, Kabupaten Pulau Taliabu terlihat tidak tersentuh dalam rencana pembangunan Provinsi untuk lima tahun ke depan (2025-2029).
Pemprov diminta segera menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama, yang hingga kini belum juga mendapatkan kejelasan.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Muksin Amrin, dalam penyampaian pendapat akhir menyebutkan bahwa sembilan fraksi di DPRD menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Anggota DPRD Kota Ternate dari fraksi Partai Gerindra, Nurjaya Hi Ibrahim kembali melakukan sidak. Kali ini bukan berurusan dengan pangkalan minyak tanah melainkan perusahaan galian C atau penambang pasir.
Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Muhammad Ghifari, mendorong adanya penambahan anggaran oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk tiga Kecamatan Pulau Terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti.
Abdul menyatakan bahwa sikap BK DPRD yang menilai tindakan nurjaya sebagai melampaui tupoksi adalah keliru dan tidak mencerminkan pemahaman yang baik tentang fungsi DPRD di parlemen.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
