LENTERA MALUT – Harapan memiliki kantor permanen bagi Pemadam Kebakaran (Damkar) Provinsi Maluku Utara kembali mencuat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kasatpol PP Malut, Rachmat Djabir, menyampaikan usulan tersebut usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Malut di Sofifi, Selasa (12/8/2025).
“Sejak 2021 sampai 2025, usulan ini belum juga terealisasi. Kami tidak minta macam-macam, kalau ada anggaran, mudah-mudahan tahun depan bisa dibangun,” ujar Rachmat.
Menurutnya, proses pembangunan akan melibatkan beberapa instansi. Persiapan lahan menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), sementara konstruksi akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU). Lokasi yang diharapkan berada di kawasan pusat perkantoran kilometer 40.
Rachmat menambahkan, selama ini Damkar masih menempati kantor sewaan dengan biaya yang terus meningkat setiap tahun. “Ini bukan hanya soal kenyamanan petugas, tapi juga menyangkut kebutuhan masyarakat. Kalau ada kantor Damkar sendiri, pelayanan akan lebih cepat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kendala yang kerap dihadapi saat kebakaran. Sumber air sering kali jauh, seperti di Kali Oba atau Barangka, sehingga mobil Damkar memerlukan waktu tempuh lebih lama dan berisiko rusak karena kerikil atau benda asing masuk ke tangki.
Karena itu, Rachmat berharap kantor Damkar nantinya dilengkapi bak penampungan air berkapasitas 15–20 ribu liter. “Kalau ada bak air sendiri, saat kebakaran mobil bisa langsung ambil air dan berangkat, tanpa harus mencari sumber air jauh-jauh,” jelasnya.
Untuk KUA-PPAS 2026, Rachmat juga memaparkan adanya penambahan pegawai PPPK sebanyak 200 orang, dengan total belanja pegawai mencapai Rp20 miliar, termasuk gaji ASN dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP).
Saat ini, personel Satpol PP tersebar di Sofifi, Kota Tidore, dan Kota Ternate, sementara Damkar tetap berpusat di Sofifi. (Red)
