LENTERA MALUT – Nama Harita Group kembali mencuat di tengah publik. Kali ini, perusahaan tambang nikel raksasa yang beroperasi di Pulau Obi itu diterpa isu tak sedap: dugaan adanya jual beli posisi kerja dalam proses rekrutmen karyawan.
Seorang warga Obi yang enggan disebutkan namanya mengaku, praktik tersebut seolah sudah menjadi hal yang “biasa” di masyarakat setempat.
“Susah sekali masuk kalau tidak bayar. Katanya, sekarang sudah biasa, bayar 6 sampai 7 juta baru bisa diterima. Orang di sini juga sudah pasrah, tidak ada yang protes,” ungkapnya kepada wartawan baru-baru ini.
Dengan gaji karyawan yang disebut mencapai Rp7–10 juta per bulan, tak heran bila banyak warga berlomba ingin bergabung dengan perusahaan tambang besar itu. Namun, kabar adanya “mahar” untuk diterima kerja membuat publik geram.
Sumber tersebut juga menduga adanya oknum internal perusahaan yang memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi.
“Ada oknum di dalam yang jadikan posisi mereka ladang bisnis. Kalau mau diterima, harus ada ‘tembusan’,” ujarnya.
Tak hanya dugaan jual beli posisi, sejumlah warga juga menyoroti tertutupnya proses rekrutmen di beberapa posisi strategis seperti Human Resource (HR), Industrial Relation (IR), dan bagian administrasi lainnya.
Menurut informasi posisi-posisi tersebut justru banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah, bukan putra-putri Halmahera Selatan.
“Seolah-olah PT Harita tidak percaya dengan kemampuan anak daerah. Padahal banyak lulusan ekonomi, hukum, dan komputer dari sini yang kompeten,” ujar seorang warga berinisial K, Rabu (15/10/2025) seperti dikutip dari potretmalut.com
Sumber lain yang pernah bekerja di PT Harita Nickel menambahkan, pekerja lokal umumnya hanya ditempatkan pada posisi tenaga kasar dengan risiko tinggi. “Yang kerja di posisi bagus kebanyakan orang luar. Kami dari daerah cuma jadi buruh lapangan,” keluhnya.
Masyarakat berharap manajemen PT Harita Nickel membuka ruang lebih luas bagi SDM lokal untuk bersaing secara adil. Transparansi dalam proses rekrutmen dinilai penting agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif dan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan. (Red)
