LENTERA MALUT – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengimbau agar aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di Kota Ternate yang direncanakan berlangsung pada Senin, 1 September 2025, dapat berjalan dengan tertib, humanis, dan tidak anarkis.
Imbauan ini disampaikan Sarbin saat menghadiri acara Istighosah untuk keselamatan negeri yang digelar oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maluku Utara di Masjid Al-Khaliq, Kompleks Pohon Pala, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, pada Ahad malam (3/8/2025).
Sarbin menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak masyarakat, namun tetap harus dilakukan dengan cara yang beradab. “Demo itu salah satu amar makruf nahi mungkar. Demokrasi penting, tetapi harus disampaikan dengan tertib, tidak merusak fasilitas umum,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa fasilitas umum yang dirusak akan merugikan masyarakat sendiri. “Pemerintah membangun fasilitas itu dengan uang rakyat. Kalau dirusak, yang rugi kita semua,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, aksi unjuk rasa besok akan berlangsung di beberapa titik di Kota Ternate. Diantaranya di Kantor DPRD Kota Ternate. Dengan mengusung dua isu nasional, dan tujuh lainnya terkait isu lokal, termasuk masalah pertambangan dan kasus-kasus korupsi.
Sarbin juga mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi. “Komitmen kebangsaan kita harus dijaga. Pejabat bisa berganti, tapi sikap kebangsaan kita harus tetap ada. Mari bersama-sama mengawal pembangunan daerah ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sarbin juga menyinggung tantangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih tergolong rendah. “PAD kita di Maluku Utara ini bisa dibilang kategori fakir, jadi butuh energi besar untuk melakukan perubahan,” katanya sambil berguyon.
Meski begitu, ia menyebutkan bahwa pemerintah provinsi telah mengupayakan berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan biaya komite untuk SMA baik negeri maupun swasta serta program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Sarbin berharap aksi unjuk rasa nantinya dapat berlangsung damai, tertib, dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin mengganggu ketertiban umum. (Red)
